Suara.com - Gejolak geopolitik berpengaruh terhadap komoditi energi yakni minyak dan gas di dalam negeri. Menurut Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar, dari sisi dalam negeri perlu mempersiapkan diri terhadap naik-turunnya harga komoditi dan bersiap dengan apa yang akan dikerjakan. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang di masa transisi energi menuju energi terbarukan.
“Saat ini kita masih berputar dengan fosil, suatu saat nanti akan ke zero emisi. Diantara fosil dan zero emisi ada di tengah-tengah itu dinamakan transisi. Masa transisi, energi fosil yang impact emisi terhadap environmentnya kecil atau minimum, dalam hal ini adalah gas bumi. Maka gas menjadi pilihan yang harus kita gunakan selama masa transisi, sebelum nanti benar-benar beralih ke NRE,” jelas Komisaris Utama PGN Arcandra Tahar.
Menurut Arcandra, gas bumi merupakan salah satu komoditi energi yang ikut berperan dalam menndorong ketahanan ataupun kemandirian energi dalam negeri saat ini. Berbasis pada undang-undang dimana sumber daya alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan SDA harus diarahkan pada upaya untuk memperpanjang rantai pengolahan di dalam negeri agar kebermanfaatan bagi rakyat semakin besar.
“Gas dapat diolah menjadi LNG, bisa saja dalam bentuk petrochemical atau pupuk, itu rantainya (pengolahannya) sudah panjang. Apalagi petrochemical, produk turunannya semakin banyak lagi. Semakin banyak turunannya, maka harganya akan semakin tinggi dan kebermanfaatannya juga semakin tinggi. Prinsip itu yang harus kita kembangkan, sehingga lapangan kerja tercipta dan pertumbuhan ekonomi kian merata ke daerah-daerah,” jelas Arcandra.
Baca Juga: Kebijakan Transisi Energi Pemerintah Dinilai Masih Inkonsisten
Di sisi lain, pembangunan industri manufaktur akan meningkat. Memungkinkan kebutuhan komoditas energi juga meningkat. Umumnya gas menggunakan pipa ke industri yang membutuhkan atau bisa juga diubah menjadi LNG yang saat ini sudah berfungsi sebagai komoditi dan bisa diperjual belikan.
“Menurut hemat saya, transisi energi, lebih kepada local wisdom. Eropa mati-matian dengan _wind_, karena memang anginnya kencang di sana. Di Timur Tengah menggunakan matahari. Indonesia, (local wisdom) apa yang kita punya untuk renewable energy. Dari sisi kebijakan, pemerintah sekarang sudah memikirkan dengan matang termasuk dalam hal pemanfaatan gas di masa transisi,” ujar Arcandra.
Kondisi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian, juga berpengaruh terhadap harga komoditi energi migas. Akan ada siklus naik turun seolah menjadi sebuah kepastian namun akurasinya kurang begitu sesuai. Dengan demikian, menurut Arcandra, lebih baik untuk lebih mengedepankan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk memitigasi dampak dari ketidakpastian tersebut.
“Yang terpenting adalah langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan. Ini salah satunya di Eropa. Salah satu langkah mitigasi Eropa saat ini adalah sewaktu mengandalkan gas pipa dari Rusia, mereka tidak mengantisipasi kalau ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan gas tidak mengalir. Setahun belakangan ini mungkin sampai tahun depan, mereka berlomba-lomba membangun fasilitas infrastruktur agar LNG dari negara pengekspor gas bisa mausk ke Eropa,” papar Arcandra.
Akibatnya, menurut Arcandra, dengan “dimerdekakannya” Eropa dari ketergantungan gas dari satu negara, kemungkinan harga gas akan turun. “Berapa turunnya, kapan turunnya, itu yang menjadi misteri,” katanya.
Baca Juga: Tolak Penyerahan Dokumen yang Tidak Lengkap, WALHI: Tidak Ada Niat Baik DKLH Bali
Di Indonesia sendiri, ketergantungan impor cukup besar. Kebutuhan minyak dalam negeri kira-kira adalah 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi kilang dalam negeri untuk menghasilkan BBM sekitar 800 ribu barel per hari. Hal ini, menyebabkan impor BBM sekitar 600 ribu barel per hari.
Di sisi lain, kondisi kilang dalam negeri dulunya didesain hanya dapat menerima jenis minyak mentah tertentu. Memang minyak mentah yang diolah di kilang yang bukan spesifikasinya, dapat menghasilkan produk turunanya BBM dan lain-lain. Akan tetapi tidak seefisien mengolah minyak mentah yang sesuai dengan spesifikasi kilang.
“Salah satu yang mempengaruhi harga komoditi adalah geopolitik. Tentu pemerintah tahu persis dan bagaimana seharusnya bertindak. Dari sisi geopolitik dan hubungan bilateral menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi perpolitikan dunia, karena impactnya cukup besar. Tentunya kita bisa mempertimbangkan kebijakan negara lain yang cocok untuk dicontoh. Seperti halnya dalam menentukan strategi-strategi transisi dengan diversifikasi usaha ataupun dekarbonisasi menuju renewable energy,” kata Arcandra.