Pasal 134 mengatur terkait dengan pengguna jalan yang memperoleh hak utama seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan iring-iringan pengantar jenazah. Lalu, dalam Pasal 135 Ayat 2 disebutkan bahwa kepolisian melakukan pengamanan apabila mengetahui pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
Lalu selanjutnya dalam Pasal 135 Ayat 3 menetapkan alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu tak berlaku untuk kendaraan yang memperoleh hak utama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 134.
Adapun bagi sipil yang melakukan pengawalan ambulans bisa ditilang sesuai dengan Pasal 287 Ayat 4 yang membahas terkait dengan pelanggaran penggunaan hak utama di jalan dengan ancaman denda Rp 250 ribu atau hukuman penjara paling lama satu tahun.
Sementara itu, ambulans juga wajib mendapatkan prioritas daripada pengendara lain. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 22/2009 Pasal 134 mengatur soal daftar tujuh kendaraan prioritas di jalan.
Daftar tujuh Kendaraan prioritas di jalan:
1. Pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans pengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
Baca Juga: Aturan UTBK SNBT 2023, Perhatikan Pakaian dan Hal Lainnya yang Dilarang
5. Kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing, lembaga internasional yang menjadi tamu negara