Infografis
Viral di media sosial perselisihan antara relawan pengawal ambulans. Dari rekaman video yang kini beredar di dunia maya, pemotor tersebut diduga menghalangi laju dari ambulans.
Dalam unggahan Instagram @fakta.indo, dijelaskan bahwa insiden tersebut berawal pada saat ambulans melaju dari arah Parung, Bogor, Jawa Barat dengan sirine menyala.
Namun, pada saat relawan membantu mengosongkan jalan, seorang pengendara yang membawa kendaraan motor matik dengan wanita dibelakangnya turut melaju di depan ambulans. Sontak ambulans tersebut memperingatkan motor untuk menepi dengan menggunakan pengeras suara. Sementara itu, relawan juga mencoba menegur pengendara tersebut.
Merasa tidak terima, pengendara matik putih tersebut justru bersikap tidak sopan terhadap patwal. Pengendara motor tersebut menendang patwal hingga situasi semakin memanas.
Lantas, bagaimanakan aturan yang berlaku pada saat patwal sipil mencoba mengawal ambulans? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Polda Metro Jaya pernah memberikan peringatan kepada warga sipil untuk tidak turut serta dalam mengawal ambulans di jalan. Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya aparat kepolisian lah yang bisa melakukan pengawalan terhadap ambulans di jalan raya.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Bukan tanpa alasan, selain karena aturan, terdapat alasan lain mengapa warga sipil tidak diperkenankan untuk mengawal ambulans. Pertama, pada saat melakukan pengawalan, sipil harus menghentikan atau memperlambat kendaraan lain, sedangkan kewenangan tersebut hanyalah dimiliki oleh aparat kepolisian.
Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada pengecualian terkait dengan hal tersebut. Ambulans dinilai sebagai kendaraan prioritas yang sudah mempunyai sirine, sehingga tidak perlu lagi adanya pengawalan khusus terlebih dari kalangan sipil.
Baca Juga: Aturan UTBK SNBT 2023, Perhatikan Pakaian dan Hal Lainnya yang Dilarang
Aturan pengawalan ambulans ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 wajib dikawal petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah ataupun biru dan membunyikan sirine.
