Infografis
Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada campur tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam urusan pilpres di internal Gerindra. Apalagi Jokowi sampai menentukan arah bagi pencapresan sang ketua umum, Prabowo Subianto.
Dasco berujar, pihaknya sudah pasti berkebaratan apabila ada campur tangan tersebut. Tetapi ia memastikan hal itu tidak ada.
Adapun kepastian ini disampaikan Dasco menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang meminta Jokowi tidak terlibat jauh urusan pilpres, sebagaimana presiden sebelumnya.
"Jadi begini, Partai Gerindra sebagai partai pendukung koalisi pemerintah itu juga berkeberatan soal itu karena kan kalau terlalu dalam kan dia berarti pak presiden kan tidak netral dan mencampuri. Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra melalui rapimnas itu tidak pernah merasa dicampuri apalagi dicampuri terlalu dalam oleh presiden," tutur Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (10/5/2023).
Baca Juga: PKB Tunggu Capres-Cawapres KKIR sampai Akhir Mei, Respon Gerindra: yang Sabar yang Menang
Diakui Dasco, Jokowi tidak pernah memberikan pengarahan apapun perihal langkah politik Gerindra di koalisi.
"Karena tidak pernah satu pun presiden kemudian menyatakan atau menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini tidak ada," kata Dasco.
Begitu pula mengenai pemilihan capres atau cawapres tertentu. Baik Gerindra maupun Prabowo dibebaskan, tidak diatur dalam tanda kutip oleh presiden.
"Nggak ada, kalau memang begitu pak Prabowo dilarang maju ini nggak ada dilarang maju. Cawapresnya juga terserah mau pilih siapa kita karena kita juga sekarang ini sudah ada kesepakatan dengan PKB, ya kita dengan PKB juga lagi membicarakan soal cawapres tanpa intervensi dari pemerintah atau dari presiden gitu," ujar Dasco.
Tidak Ada Arahan
Baca Juga: KTT ASEAN 2023 Siap Dilaksanakan, Para Pemimpin Negara Anggota ASEAN Tiba di Labuan Bajo
Dasco menegaskan tidak ada aturan yang melarang pertemuan antara Presiden Jokowi dengam para ketum partai koalisi pemerintah di Istana. Apalagi pertemuan itu hanya menjadi bagian silaturahmi halalbihalal.
Penegasan itu disampaikam Dasco merespons pernyataam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman yang menganggap ada upaya cawe-cawe urusan Pilpres dari Jokowi lewat pertemuan dengan pimpinan parpol.
"Pertemuan ketum-ketum parpol itu adalah pertemuan silaturahmi halalbihalal partai koalisi pemerintah dan itu tidak ada aturan yang melarang bahwa partai koalisi pendukung pemerintah melakukan silaturahmi dan halalbihalal. Coba cek di undang-undangnya di mana atau aturannya di mana, kan gak ada kan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Dasco tidak memamlik bahwa memang ada bahasan perihal politik dalam pertemuan tersebut. Tetapi ia menjelaskan bahasan politik tersebut hanya sebatas perkembangan yang terjadi.
"Nah kemudian saya juga monitor bahwa dalam pertemuan itu juga hanya membahas hal-hal yang update tentang politik. Nggak ada juga pengarahan dari presiden untuk kemudian, ya yang katanya di sana diminta membentuk koalisi atau apa, itu gak ada," kata Dasco.
Dasco menekankan kembali pertemuan di Istana pada pekan kemarin itu memang murni terkait agenda silaturahmi dan membahas geipolitik, serta perkembngan situasi terkini dan tantangan Indonesia ke depan.
"Nah bahwa kemudian ada yang underestimate, saya justru mengimbau gitu kan, apa yang disampaikan, yang dikemukakan itu dipelajari dulu, dikaji dulu, apakah bener begitu," kata Dasco.
Sebelumnya, Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024. Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
Perang yang dimaksud Benny itu menggambarkan Jokowi tengah melawan rakyat. Benny lantas meminta kepada Jokowi untuk berhati-hati dan sadar diri kalau saat ini masih menjabat sebagai presiden yang menjadi lambang negara.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu," terangnya.
