Infografis
Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat atau AEER mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan mobil listrik di Indonesia belum ramah lingkungan. Sebab sumber energi mobil listrik masih sangat bergantung dari batu bara.
Pengkampanye Keadilan Perkotaan AEER, Jemima Nathenia menuturkan penggunaan energi terbarukan di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia masih di bawah 30 persen. Sementara sisanya 70 persen masih bersumber dari pembangkit listrik batu bara.
Di sisi lain, peralihan moda transportasi berbasis listrik justru menjadi agenda utama dalam ASEAN Summit 2023. Jemima menilai, permasalahan ini masih sangat sulit diatasi.
“Terlebih, ASEAN menargetkan meningkatkan komponen energi terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2025," ujar Jemima dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).
Baca Juga: Anies Baswedan Kritik Subsidi Mobil Listrik, Luhut Binsar Panjaitan: Suruh Dia Datang ke Saya
Dalam hal ini, AEER menyarankan negara-negara ASEAN yang belum mumpuni dari sektor energi terbarukan dapat melakukan jual beli energi. Di ASEAN sendiri, tercatat sudah ada beberapa negara yang mencukupi kapasitas energi terbarukan-nya.
"Untuk itu, bagi negara-negara yang kapasitas energi terbarukan terpasangnya masih kurang dari 30 persen, dapat dilakukan transfer atau jual beli energi terbarukan oleh negara-negara yang kapasitas energi terbarukan terpasangnya sudah cukup besar. Seperti Laos (85 persen), Vietnam (56 persen), dan Kamboja (55 persen),” paparnya.
Sementara itu, pemerintah juga didorong untuk memotong pajak bagi perusahaan yang sudah menggunakan energi terbarukan dalam sistem produksinya. Sehingga semakin banyak perusahaan yang tertarik menggunakan energi terbarukan.
Lebih lanjut, Jemima mengatakan mobil listrik baru bisa disebut bersih ketika sudah menggunakan sumber daya listrik dari energi yang bersih juga.
Dikritik Anies
Baca Juga: Hitung-hitungan Bahaya Emisi Bus vs Mobil Listrik yang Ramai Gegara Anies
Sebelumnya, bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kerap mendorong pembelian mobil listrik. Ia menilai hal ini bukanlah solusi bagi masalah kemacetan dan polusi udara.
Ia juga menyinggung pemberian subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil listrik. Sebab, pembeli kendaraan berbasis energi terbarukan itu bukanlah dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi kalangan atas atau orang kaya.
Hal ini disampaikan Anies saat berpidato dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/4).
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies menyebut sebenarnya emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik lebih besar ketimbang kendaraan umum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kendaraan pribadi hanya bisa menampung sedikit orang.
Tak hanya itu, Anies menyebut pembelian mobil listrik bukan berati menghilangkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Jumlah kendaraan malah akan semakin banyak dan memenuhi jalanan hingga yang menjadi penyebab kemacetan.
