Infografis
Suara.com - Ribuan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia berunjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Isi RUU ini dianggap merugikan karena dinilai tak berpihak kepada tenaga kesehatan.
Menurut sejumlah nakes, RUU Kesehatan ini bisa membuka celah kriminalisasi yang menjerat tenaga kesehatan jika benar-benar disahkan menjadi Undang-Undang.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa para nakes menyampaikan aspirasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023) agar pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.
"RUU Kesehatan itu tidak adil dan masih banyak masalah, pembahasan mengenai RUU harus dihentikan," ujarnya.
Bahkan, telah ada rencana mogok kerja nasional pada 14 Mei 2023 mendatang jika tuntutan pencabutan RUU Kesehatan ini tak dipenuhi. Berikut ini kontroversi isi RUU Kesehatan yang ditolak nakes.
1. Pembuatan RUU Tidak Transparan
Diungkapkan bahwa dilihat dari pembuatannya, RUU Kesehatan ini dinilai tidak melalui proses yang transparan. Proses yang terjadi pada program legislasi nasional terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup sehingga dianggap cukup mencurigakan.
Idealnya proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang regulasi tersebut. Proses yang tertutup dapat memicu kecurigaan, dan mengindikasikan ada yang tidak beres di dalam RUU tersebut.
2. Dibuat Tanpa Ada Naskah Akademik yang Kuat
Baca Juga: Gelar Unjuk Rasa, Ribuan Nakes Bersatu Melawan RUU Kesehatan Omnibus Law
Juru bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh indonesia, Mahesa Pranadipa, mengungkapkan bahwa RUU ini juga dibuat tanpa adanya naskah akademik yang kuat. Penjelasan mengenai dasar filosofis, dasar yuridis, dan sosiologisnya tidak didapatkan dengan relevan.
