Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman khawatir Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak netral menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Disinggung soal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin langsung mengikut soal Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ngabalin balik mempertanyakan Benny yang khawatir akan netralitas Jokowi. Sebab, ia melihat SBY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ketika menjadi presiden.
"Dia paham nggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketum partai?," kata Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Selasa (9/5/2023).
"Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi ketum Partai Demokrat, bukan," sambungnya.
Ia menjelaskan kalau selain menjadi kepala negara, Jokowi juga menjadi pembina politik. Menurutnya, karena Indonesia memilih sistem demokrasi dalam pengelolaan pemerintah di Indonesia, maka presiden juga berperan sebagai pembina politik di Tanah Air.
"Menjelang pemilu ini, kalau gonjang ganjing politik di Tanah Air itu terjadi, maka yang akan merugikan kita, bangsa ini, itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah," terangnya.
Benny Kritik Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024. Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
