Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengundang sejumlah pimpinan partai politik pendukungnya di Istana Merdeka beberapa waktu lau.
Menurut Titi, Jokowi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan fasilitas publik yang didapatkannya selaku kepala negara untuk mendukung aktivitas politiknya.
Bahkan, Titi menegaskan bahwa presiden petahana saja yang ingin kampanye harus mengambil cuti. Artinya, lanjut dia, lembaga kepresidenan harus dipandang sebagai lembaga yang tidak partisan.
"Aktivitas-aktivitas yang sifatnya partisan, harus dilakukan pada masa cuti, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan atau fasilitas negara," kata Titi di Kantor Bawaslu, Senin (8/5/2023).
Baca Juga: PKB Tebar Kode Duet Prabowo - Muhaimin Sudah Mantap, Siap Segera Diumumkan!
Lebih lanjut, dia menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa kepresidenan dianggap sebagai lembaga yang netral dan memfasilitasi semua kepentingan politik sehingga harus berdiri di atas semua kelompok.
Jika ini sikap Jokowi terus berlanjut, Titi khawatir pejabat publik lainnya melakukan hal serupa sehingga terjadi kompetisi yang tidak adil dan setara.
"Termasuk nanti juga rumah dinas bupati, walikota, sehingga kita tidak akan lagi memiliki kompetisi yang adil dan setara, karena pejabat publik menggunakan jabatannya melalui fasilitas atau pun melalui kewenangan yg ada padanya untuk melakukan aktifitas politik partisan," tutur Titi.
Sebelumnya, Jokowi mengundang para pimpinan partai politik pendukungnya seperti Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir pada pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023).
Saat ditanya awak media, masing-masing ketua umum parpol kompak mengaku tak bicarakan soal politik 2024.
Baca Juga: Cek Fakta: Ahok Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Bisa Bikin Jokowi Masuk Rumah Sakit, Benarkah?
Semisal saja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut kalau pertemuan itu sejatinya membahas soal tantangan dan capaian pembangunan pemerintahan.
Jawaban serupa juga dilontarkan Airlangga ketika ditanya soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Ini masih dalam pembahasan dan tadi kita gak bahas spesifik mengenai itu tapi lebih kepada perekonomian ke depan," ujarnya.
"Kita bicara konten, bicara isi pembangunan jadi kalau masalah (Pilpres 2024) itu masing masing partai," tambah Airlangga.
![Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan penjelasan usai mengikuti pertemuan partai politik pendukung pemerintah yang digelar Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023). [Suara.com/Ria Rizki]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/05/02/72696-ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto.jpg)
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu membahas bagaimana tantangan serta ramalan yang akan terjadi ke depan terutama pada sektor perekonomian.
"Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 besae dan diperkirakan kita sangat mungkin menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan," jelasnya.
Prabowo juga menyebut tidak ada pembahasan yang begitu merinci terkait capres dan cawapres.
Hanya saja Jokowi berpesan kepada seluruh ketum parpol pendukung pemerintah untuk tetap menjaga kekompakan demi kondisi bangsa dan negara ke depannya.
"Secara praktis tidak ya, tadi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak bisa kerja sama demi negara, intinya itu demi bangsa dan negara," ungkapnya.
