Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024. Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
Perang yang dimaksud Benny itu menggambarkan Jokowi tengah melawan rakyat. Benny lantas meminta kepada Jokowi untuk berhati-hati dan sadar diri kalau saat ini masih menjabat sebagai presiden yang menjadi lambang negara.
Baca Juga: Tiga Partai Jadi Pilar Bagi Ganjar Pranowo Capres PDI Perjuangan dan Survei Membuktikan
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu," terangnya.
Dikritik JK
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi Pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.
Dibela PDIP
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggap santai sentilan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. JK menyarankan kepada Jokowi agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu.
Menanggapi pernyataan JK, Hasto mengungkapkan, pertemuan ketua umum parpol anggota koalisi bukan hal baru, karena para presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, yakni melakukan pertemuan dengan ketua parpol koalisi pemerintahan.
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’rif Amin (di Pilpres 2019)," kata Hasto saat ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin (8/5/2023).
"Tetapi tentu saja, Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.
