Balas Anas Urbaningrum, Demokrat: SBY Gak Pernah Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bahas Pilpres!

Senin, 08 Mei 2023 | 09:19 WIB
Balas Anas Urbaningrum, Demokrat: SBY Gak Pernah Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bahas Pilpres!
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membantah jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengumpulkan partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana untuk membahas koalisi.

Pernyataan itu menanggapi pernyataan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyebut SBY beberapa kali pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Presiden Jokowi.

"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Ia mengatakan, memang SBY pernah mengumpulkan para pimpinan parpol, namun hal yang jadi pembahasan yakni bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintahan SBY agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat.

Baca Juga: Luhut Sodorkan Nama Cawapres ke Surya Paloh, Anies: Tidak Penting

"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," tuturnya.

"Sedangkan Pak Joko Widodo sendiri mengakui, pertemuan 6 ketum parpol minggu lalu di Istana buat bahas-bahas strategi Koalisi Pilpres 2024. Makanya ada satu parpol pemerintah yang tidak diajak kumpul karena memilih beda koalisi untuk 2024," sambungnya.

Anas Urbaningrum mengungkap kalau Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengadakan pertemuan koalisi di Istana. (ist)
Anas Urbaningrum mengungkap kalau Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengadakan pertemuan koalisi di Istana. (ist)

Ia pun mewanti-wanti Jokowi, agar menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk mengumpulkan para pimpinan partai politik.

"Kalau ada aspirasi politik pribadi, gunakan waktu dan tempat yang tepat. Di kantor partainya mungkin, atau di kediaman pribadi di luar Istana. Ada etika yang seharusnya dipahami dan dijaga betul oleh presiden Joko Widodo," tuturnya.

Di sisi lain, Herzaky mengatakan, Demokrat berharap waktu yang tersisa ini bisa digunakan presiden untuk fokus membantu kesulitan rakyat. Bagaimana agar kebijakan pemerintahan saat ini benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesulitan rakyat.

Baca Juga: Sederet Alasan Cak Imin Dinilai Layak Maju Jadi Capres atau Cawapres 2024

"Janganlah menterinya sudah banyak yang tidak fokus, cari dukungan sana-sini buat bisa nyapres, lalu presidennya juga malah sibuk memelototi angka-angka survei elektabilitas, bukannya memikirkan cara dan memelototi angka-angka kemiskinan, pengangguran, harga bahan pokok agar bisa turun," pungkasnya.

Pernyataan Anas

Jokowi sempat dihujani kritik lantaran mengadakan pertemuan politik di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5/2023) lalu. Namun, bukan hanya Jokowi saja yang mengumpulkan parpol koalisi di Istana.

Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah melakukan hal yang sama. Hal tersebut diungkapkan oleh Anas Urbaningrum.

Kata Anas, beberapa kali SBY pernah mengadakan pertemuan yang sama seperti halnya yang dilakukan Jokowi.

"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Yang jelas pernah beberapa kali," kata Anas melalui tulisan pribadinya dikutip Sabtu (6/5/2023).

Mirip seperti kisah Jokowi dengan Partai NasDem, Anas menyebut kalau SBY juga pernah tidak mengundang salah satu partai koalisi pada masa itu.

"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI