Infografis
Suara.com - Langkah Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi undang para ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Merdeka, pada Selasa (2/5/2023) dikritik habis-habisan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief.
Kala itu, Jokowi mengundang enam ketua partai anggota koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan PDIP.
Jajaran ketua partai yang memenuhi undangan Jokowi yakni Ketua Umum PDI Perjuangan; Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar; Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra; Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB; Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP; Mardiono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Andi dalam keterangannya, Rabu (3/5/2023) mengatakan bahwa langkah Jokowi tersebut dinilai tidak etis. Pasalnya, Andi menilai bahwa Istana Negara merupakan tempat kenegaraan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan parpol.
Adapun Andi menyarankan tempat lain yang tidak memuat unsur kenegaraan seperti kediaman ketua umum partai atau tempat berkumpul lainnya seperti kafe.
Anas Urbaningrum cerita bahwa SBY pernah lakukan hal yang sama
Eks Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum dalam keterangannya, Sabtu (6/5/2023) bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kader ternama Demokrat justru pernah melakukan hal yang sama yang dikritik oleh Andi Arief.
Adapun kala SBY menjabat sebagai presiden, ia mengundang beberapa partai koalisi pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Jokowi sekarang.
Namun, Anas membeberkan ada satu hal yang membedakan yakni SBY tak mengundang salah satu ketua umum parpol anggota koalisi, sedangkan Jokowi tak mengundang partai di luar koalisi yakni Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Baca Juga: Sederet Poin Pernyataan Surya Paloh Soal Hubungannya dengan Jokowi yang Semakin Renggang
Jokowi benarkan tak undang NasDem
