PUSAKA Ungkap 26 Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Papua Selama Tahun 2022 Terkait Aksi Penolakan DOB

Atas temuan tersebut, PUSAKA meminta Polri mengevaluasi kinerja Polda Papua dan Papua Barat dalam penanganan dan pengendalian massa.

Sekaligus menggelar penyelidikan internal terhadap kasus-kasus penembakan dan penggunaan kekuatan berlebih pada demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Memastikan seluruh personel Polda Papua dan Papua Barat mendapatkan pelatihan intensif dan asistensi dalam keterampilan pengendalian massa berdasarkan standar HAM nasional dan internasional," tambahnya.

Tak hanya Polri, PUSAKA juga meminta kepada pemerintah pusat agar menghentikan pelibatan militer dalam pengendalian massa dan aksi unjuk rasa damai. Lalu meminta bersama Komnas HAM membentuk tim penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran serius HAM tersebut.