Cek Fakta
Suara.com - Terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa mendesak Divisi Propam Polri mengungkapkan hasil investigasi terkait pengakuan terdakwa Linda Pujiastuti.
Pemintaan tersebut disampaikannya saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum (JPU). Teddy menegaskan, hasil penelusuran soal klaim Linda perlu diungkapkan Divisi Propam Polri untuk menjawab rasa ingin tahu publik.
"Divisi Propam Polri telah melakukan investigasi dan saya tahu itu. Lalu, mengapa hasilnya tidak dipublikasikan?" kata Teddy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat (28/4/2023).
Permintaan agar hasil investigasi itu juga telah disampaikan Teddy kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan tujuan agar kebohongan Linda bisa terungkap.
"Saya juga memohon kepada Bapak Kapolri terkait hasil investigasi oleh Divisi Propam Polri masalah klaim Linda Pujiastuti yang katanya ada hubungan spesial dengan saya, nikah siri dengan saya, punya anak dari pernikahan siri dengan saya, ke pabrik sabu di Taiwan, tentang penyisihan sabu 100 kilogram dari Laut Cina Selatan, dan lain-lain," tutur Teddy.
"Saya tantang Divisi Propam Polri untuk segera mempublikasikan hasil investigasinya itu, bahwa semua yang dikatakan Linda itu adalah bohong," tegasnya.
Sebelumnya, Teddy Minahasa menyebut adanya persaingan tidak sehat di imternal Polri yang bernuansa perang bintang. Hal itu disampaikan Teddy saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU.
"Saya menarik suatu kesimpulan bahwa di internal Polri telah terjadi persaingan yang tidak sehat, atau adanya nuansa perang bintang," kata Teddy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakbar) pada Jumat (27/4/2023).
Kesimpulan tersebut disampaikan Teddy setelah menjelaskan bahwa Mukti Jaya dan Doni Alexander yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan wakilnya menyampaikan sesuatu kepada Teddy.
Baca Juga: Kesal Prestasinya Dikritik Jaksa, Teddy Minahasa: Ini Bukan Pencitraan Belaka!
"Mereka membisikkan di telinga saya dan mengatakan 'Mohon maaf, Jenderal. Ini semua atas perintah pimpinan'," ujarnya.
Mantan Kapolda Sumatera Barat itu menyebut Mukti dan Doni menyampaikan hal itu pada 24 Oktober dan 4 Novembet 2022.
"Mereka berdua menampakkan ekspresi wajah yang serba salah saat menyampaikan kalimat tersebut," ucapnya.
"Situasi ini mengisyaratkan ada tekanan atau desakan dari pimpinan dalam tanda kutip," katanya.
JPU pada beberapa waktu sebelumnya, melalui repliknya, meminta majelis hakim menolak pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan Teddy.
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara a quo," kata jaksa pada Selasa (18/4/2023).
Pada repliknya, jaksa menilai pleidoi Teddy Minahasa tidak memiliki dasar hukum dan tidak terbukti.
"Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023,” tutur jaksa.
Perlu diketahui, Teddy Minahasa dituntut hukuman pidana mati karena dinilai bersalah melanggar pasal primair Pasal 114 Ayat 2 jucto Pasal 55 KUHP.
