Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perlunya pemantauan terhadap para 40 ribu pendatang baru di ibu kota yang datang seiring dengan arus balik lebaran tahun ini. Ia tak ingin nantinya mereka yang baru tiba di Jakarta ini malah menjadi pengemis hingga pemulung.
Untuk itu, ia meminta jajarannya melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI untuk melakukan pendataan secara ketat terhadap para pendatang. Hal ini dilakukan hingga tingkat Kelurahan sampai RT dan RW.
"Jadi Dinas Sosial (DKI) punya kerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Dinas Dukcapil juga mengumpulkan RT/RW untuk memantau dan mendata penduduk," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Ia juga meminta petugas Dinsos untuk turun langsung ke lapangan mengecek nasib para pendatang baru itu. Jika kedapatan ternyata malah menjadi pengemis hingga pemulung maka ia minta untuk segera dipulangkan.
Baca Juga: Heru Budi Janji Tidak Akan Pulangkan Pendatang Usai Arus Balik; Mereka Punya Hak untuk Datang
"Artinya, kalau mereka sebagai pemulung atau sebagai pengemis yang biasanya ada di lampu merah, kita edukasi. Kita kumpulkan di Dinas Sosial, kita kembalikan," tutur Heru.
Meski berniat memulangkan, Heru mengaku sebenarnya tak melarang adanya pendatang baru di Jakarta. Ia hanya ingin mereka setidaknya memiliki keterampilan agar mendapatkan pekerjaan layak.
"Kan kita tidak bisa melarang. Mereka punya hak untuk datang. Cuma, kita minta mudah-mudahan yang datang itu sudah ada pekerjaan yang pasti, dan seterusnya," pungkas Heru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut musim mudik lebaran tahun ini akan menjadi momen ramainya pendatang baru ke Ibu Kota. Diprediksi, puluhan ribu warga dari daerah akan datang bersamaan dengan arus balik mudik lebaran.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, Budi Awaluddin.
Baca Juga: Dukcapil DKI Jakarta Butuh Waktu Satu Bulan untuk Pendataan Pendatang Usai Lebaran
Ia menyebut memang tiap mudik lebaran selalu berimplikasi pada potensi bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga ke luar Jakarta.
Pihaknya mencatat, terjadi tren peningkatan jumlah pendatang di Jakarta tiap tahunnya, seperti dalam tiga tahun terakhir. Rinciannya pada tahun 2020 sejumlah 113.814 orang, tahun 2021 sejumlah 139.740 orang, dan tahun 2022 sejumlah 151.752 orang.
Berdasarkan data penduduk pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022, jumlah warga Jakarta sebanyak 11.317.271.
“Dari tren para pendatang tiga tahun terakhir ini, latar belakang pendidikannya beragam. Untuk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04 persen tahun 2020, 78,25 persen tahun 2021, dan 78,49 persen tahun 2022," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
"Sedangkan, yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93 persen tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61% tahun 2021, dan menurun menjadi 45,64% tahun 2022,” Budi menambahkan.
Ia menyebut hal ini perlu diantisipasi lantaran berpotensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas.
"Ditambah lagi, untuk Lebaran 2023, diprediksi jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20 persen-30 persen atau sekitar 36.000-40.000 pendatang," tuturnya.
Karena itu, pihaknya akan lebih menertibkan administrasi kependudukan (adminduk). Tujuannya agar bisa memetakan potensi permasalahan dan dapat segera mengatasinya.
"Apalagi, ke depannya Jakarta akan menjadi Kota Global. Untuk itu, penataan perkotaan di berbagai lini sektor, termasuk sektor kependudukan, perlu ditingkatkan dan semakin tertib guna mengantisipasi dampak yang mungkin muncul,” pungkasnya.
Diminta Lapor
Warga pendatang baru saat musim mudik lebaran ini diminta untuk melakukan pendataan kependudukan. Caranya dengan melapor kepada pengurus RT atau RW setempat.
Hal ini merupakan strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk mendata pendatang baru yang kerap diajak pemudik dari Jakarta. Nantinya bakal ada administrasi kependudukan (adminduk) untuk pendatang baru.
“Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat," ujar Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin, kepada wartawan.
