Suara.com - Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama sudah diumumkan sebagai bakal calon presiden (capres). Mereka dipercaya oleh partai terkait untuk menjadi pemimpin RI. Keduanya kini resmi menjadi rival untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Meski begitu, baik Ganjar yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Anies selaku mantan Gubernur DKI Jakarta, tak luput dari imej buruk. Beberapa kali, mereka terlibat hal-hal kontroversial yang kerap membuat masyarakat ragu. Berikut informasi selengkapnya.
Kontroversi Ganjar Pranowo
Kasus korupsi e-KTP, pada November 2017, sempat menyeret nama Ganjar Pranowo. Ia yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi lI DPR disebut menerima uang sebesar 500 ribu US dollar. Hal ini merupakan kesaksian dari Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.
Baca Juga: Strategi Drama Politik PDIP Disebut Pengamat Mewarnai Pencalonan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden
Izin penambangan pabrik semen, dikeluarkan oleh Ganjar pada tahun 2017 di Rembang. Ia mengizinkan para pegiat lingkungan untuk menggugat ke PTUN. Adapun penerbitan itu sebagai tindak lanjut Komisi Penilai Amdal (KPA) yang sudah melakukan sidang pada 2 Februari 2017.
Kasus penambangan Wadas, berawal dari desakan warga sekitar yang menolak proyek ini. Sebab, hal tersebut bisa merusak lingkungan desa. Mereka pun meminta Ganjar agar menghentikan rencana itu. Namun, ia mengatakan bahwa bukan dirinya yang memiliki wewenang, melainkan Kementerian PUPR.
Pernah menonton film porno, merupakan pernyataan yang kerap diungkap Ganjar dalam podcast Deddy Corbuzier pada 2019. Ia mengatakan bahwa tontonan tersebut wajar bagi orang dewasa. Pengakuannya ini lantas dianggap tak pantas untuk dilontarkan oleh pejabat.
Jateng di Rumah Saja, adalah isi dari surat edaran Ganjar Pranowo di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah tempat yang ramai pada 6-7 Februari 2021, diminta untuk tutup. Namun, kebijakan ini menerima penolakan dari masyarakat karena dapat menghambat penghasilan mereka.
Konflik dengan Puan Maharani, juga menjadi kontroversi Ganjar Pranowo. Puan dalam HUT PDIP ke-48 pada Mei 2021 di Panti Marhaen Semarang, sempat menyinggung soal pemimpin yang hanya senang eksis di media sosial. Ia mengatakan bahwa sosok itu tidak pantas untuk menjadi capres.
Baca Juga: Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra: Prabowo Calon Presiden Bukan Calon Wakil Presiden!
Kritik Timnas Israel, merupakan kontroversi Ganjar Pranowo yang terbaru. Pernyataannya yang melarang timnas negara itu bermain di Indonesia sampai membuat FIFA ikut bertindak. Indonesia yang semula menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 harus menguburkan mimpinya karena keputusan ini resmi dibatalkan.
Kontroversi Anies Baswedan
Mengubah nama jalan di Jakarta, adalah kebijakan kontroversial Anies Baswedan saat menjadi gubernur. Ia meresmikan sejumlah jalan dengan nama-nama tokoh Betawi. Namun, hal ini dinilai dapat berdampak pada proses pembangunan di sana.
Rumah Sehat, diresmikan Anies sebagai nama pengganti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lima kawasan Jakarta. Menurutnya, rumah sakit juga perlu didatangi saat kita sedang sehat. Namun, kebijakannya itu dikritik, termasuk oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang memintanya berhenti mengada-ngada.
Menaikkan UMP DKI 2022, juga menjadi kebijakan kontroversial Anies. Ia pada 2021 lalu meningkatkan persentase UMP sebanyak 5,1 dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga berujung batal.
Tugu Sepeda dan Tugu Sepatu, dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021. Tugu Sepeda dengan anggaran Rp800 juta berada di Jalan Jenderal Sudirman. Sementara Tugu Sepatu terletak di Lapangan Banteng, Stasiun BNI City Taman Dukuh Atas, hingga Alun-Alun Velodrome.
Sumur resapan, yang merupakan kebijakan untuk menanggulangi banjir juga menuai kritikan. Pembangunannya dianggap bisa memicu banyak masalah, seperti merusak jalan atau membahayakan kendaraan. Pengamat bahkan menyebut hal ini membuang-buang anggaran.
Kasus Formula E, masih terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam ajang balap mobil di Jakarta itu, dilaporkan ada tindak pidana korupsi. Anies yang saat perencanaan pagelaran tersebut masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, turut dilibatkan. Ia pun dipanggil dan diperiksa komisi antirasuah sebagai saksi.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti