Infografis
Suara.com - Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Beberapa tokoh hingga partai politik mulai melakukan maunver dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan. Salah satunya mendeklarasikan calon presiden atau capres 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) pun memberikan pesan penting dengan mengajak media massa memerangi hoaks.
Bawaslu juga meminta media untuk melawan segala politisasi yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Kami ajak insan media untuk berjuang bersama-sama melawan hoaks dan SARA," tegas Ketua Bawaslu NTB, Itratif di Mataram, NTB pada Senin (24/4/2023).
Baca Juga: CEK FAKTA: Eksklusif! Amanda Manopo Foto Bareng Keluarga Besar Arya Saloka, Benarkah?
Itratif menjelaskan bahwa Pemilu adalah tentang integritas. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk politisasi yang mengandung SARA, maupun mengandalkan hoaks yang dinilai bisa memecah belah kesatuan bangsa.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengungkap bagaimana pihaknya cukup kesulitan mencari pelaku hoaks di beberapa kasus.
Contohnya bisa dilihat pada Pilkada Lombok Barat pada 2018 silam. Kala itu, Bawaslu NTB sulit menangkap pelaku penyebaran hoaks dalam bentuk selebaran.
Ini karena tidak adanya sumber yang jelas, ataupun keterangan ahli yang bisa membantu mencari pelaku penyebar hoaks.
"Itu kasusnya agak susah menemukan pelakunya. Harus memiliki keterangan ahli. Karena itu, kita belum pernah temukan penebar hoaks," terang Itratif.
Baca Juga: CEK FAKTA: Gus Miftah Ditangkap Polisi gegara Terseret Kasus Wahyu Kenzo, Benarkah?
Oleh sebab itu, kata Itratif, pihaknya berharap pada tahun politik ini agar media massa ikut berperan dalam menangkal hoaks hingga politisasi SARA di wilayah tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi.
"Jadi peran media massa untuk menyosialisasikan hoaks dan politisasi SARA ke masyarakat cukup besar," pungkasnya. [ANTARA]
