Infografis
Tak hanya itu, Komnas HAM juga mendukung adanya penegakan hukum pada seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam berbagai tindakan kekerasan sesuai dengan aturan dan nilai yang dipegang dalam HAM.
KontraS Papua: Warga Sipil Tewas Buntut Perang TNI-Polri dengan OPM
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Samuel Awom menyebut saat ini tercatat empat warga sipil tewas buntut dari perang yang terjadi antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Adapun rincian korban, tiga berjenis kelamin laki-laki dan satu lainnya perempuan. Lebih lanjut, Samuel menyebut sebelumnya dua korban sempat dinyatakan hilang. Namun, berdasarkan informasi dari warga sipil Intan Jaya, kedua korban tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi hanya tulang karena terbakar di salah satu rumah.
Identitas para korban tewas, antara lain Pandeta Ebi, Bagai, Abiyani Weya, Molombabega Hagisimijau, dan Damian Mirip. Tidak hanya korban tewas, perang tersebut juga menyebabkan dua orang lain terkena luka tembak, satu anak di bawah umur.
Tak hanya korban jiwa, konflik tersebut juga mengakibatkan 29 rumah alami kerusakan karena terbakar. Samuel menjelaskan pos kontak warga sipil di Intan Jaya akan terus update situasi terkini di lokasi akibat perang antara TPNPB dengan TNI-POLRI.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Hentikan Operasi Siaga Tempur
Terbaru, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghentikan operasi siaga tempur darat untuk KKB di Papua.
Pihaknya menyebut, operasi tempur merupakan pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi kekerasan. Oleh karenanya, mereka mendesak kepada Presiden Jokowi agar operasi dibatalkan.
Baca Juga: Jubir TPNPB-OPM Minta Jokowi Copot Panglima TNI Yudo Margono: Dia Pembohong, Ora Waras!
Mereka menyebut peristiwa baku tembak yang mengakibatkan tewasnya prajurit TNI saat berusaha menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Mehrtens menjadi bahan evaluasi untuk Presiden Jokowi dan DPR terkait dengan pendekatan keamanan militeristik yang selama ini sudah berjalan.
