Infografis
Suara.com - Kasus penggadaian aset daerah berupa bangunan kantor Bupati Meranti dan Mess Dinas PUPR Meranti yang dilakukan oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil kini menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, tindakan nekat Adil untuk menggadaikan kantor milik daerah ini dianggap menyalahi hukum yang berlaku. Tak hanya itu, berbagai pihak yang berwenang pun akhirnya memberikan respons atas kasus ini.
Menkumham soroti tindakan Adil dan peran DPR
Kasus penggadaian aset daerah ini pun juga baru diketahui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. Yasonna pun menyoroti soal peran DPRD dalam menyetujui penggadaian kantor Bupati Meranti ini.
Baca Juga: Tak Punya Utang, Ternyata Segini Harta M Adil sampai Nekat Gadaikan Kantor Bupati Meranti
"Ada nggak persetujuan dari DPRD? Kalau sudah menyangkut soal aset, itu kan harus ada persetujuan dari DPRD," kata Yasonna kepada wartawan di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan, Selasa (18/04/2023) kemarin
Yasonna mengungkap tindakan Adil tidak bisa dilakukan seenaknya saja.
"Penggadaian bangunan) itu nggak bisa seenak udelnya aja," lanjut Yasonna.
Anggota MAKI geram dengan Adil
Tak hanya Yasonna, Koordinator lembaga Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman pun geram dan menganggap tindakan Adil ini sudah keterlaluan.
"Apapun itu kalau yang namanya pembiayaan dengan jaminan kantor bupati ya itu sudah keterlaluan," ungkap Boyamin Saiman saat dihubungi, Senin (17/4/2023).
Pihak Bank BRK angkat suara soal pinjaman
Pihak Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang diduga menjadi pihak penerima penggadaian kantor membantah bahwa uang yang dipinjamkan ke pihak Pemkab Meranti adalah uang pinjaman untuk pribadi .
"Pada tahun 2022, BRK Syariah memang memberikan fasilitas pembiayaan kepada beberapa Pemerintah Daerah, salah satunya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan PT Bank Riau Kepri Syariah, Edi Wardana dalam keterangan tertulisnya pada Senin, (17/04/2023) lalu.
Edi pun mengaku pihaknya memberikan pinjaman tersebut dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di daerah Meranti. Hal ini pun didasari dengan Permohonan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD/2022/751 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pinjaman Daerah.
Edi pun mengaku bahwa di dalam persetujuan peminjaman dana tersebut, tidak ada jaminan berupa bangunan.
“Dalam fasilitas pembiayaan dari BRK ini, pihak peminjam tidak ada memberikan jaminan berupa aset atau tidak ada fisik aset yang digadaikan sebagai jaminan untuk pembayaran setelah peminjaman,” ungkap Edi.
Atas kasus penggadaian kantor bupati ini, pihak KPK pun mengaku akan mendalami dan menyelidiki dasar hukum yang mendukung Bupati Meranti ini dapat menggadaikan bangunan milik daerah.
"Bila hal itu (penggadaian kantor) benar, ini fenomena yang menarik dan sepengetahuan kami baru pertama kali terjadi. Nanti kami coba dalami apa aspek hukumnya dengan mendalami kasus melalui penyidikan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (17/04/2023) lalu.
Kontributor : Dea Nabila
