Infografis
Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut penutupan jalan di putaran balik atau U-Turn Simpang Pasar Santa sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Menurut dia, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu terlalu dipaksakan untuk membuat perubahan tanpa alasan yang jelas. Terlebih, perubahan ini membutuhkan anggaran baru.
“Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Di satu sisi, ini sebuah contoh pemborosan yang pembuatan sebelumnya sudah memakai anggaran dan hasilnya sudah dinikmati masyarakat,” kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/4/2023).
Dia menyebut penutupan U-Turn di Simpang Pasar Santa yang akhirnya membutuhkan sejumlah pelican crossing dilakukan tanpa kajian yang matang sehingga akan menambah penggunaan anggaran.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Dicecar KPK Soal Aliran Dana dan Modal PD Pasar Jaya
“Ketika dilakukan sesuatu perubahan baru tanpa kajian yang matang dan menggunakan anggaran pula, dan hasilnya semakin parah, itu kan pemborosan dari segi anggaran dan juga kembali set back yang sebelumnya mengatasi kemacetan, malah kembali lagi,” tutur Ismail.
Sebelumnya U-turn Pasar Santa menjadi polemik karena banyak masyarakat yang menilai penuntupan di pertigaan jalan itu menyebabkan kemacetan. Padahal, langkah tersebut dilakukan untuk merealisasikan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta 2023, yaitu mengurai kemacetan.
Selain jalur putar balik Pasar Santa, akses pemisah jalan di Jalan Wolter Monginsidi juga ditutup penghalang beton sehingga kendaraan yang melaju dari arah Kapten Tendean menuju Jalan Wolter Monginsidi melambat.
Kendaraan menuju ke arah Jalan Senopati ke Jalan Wijaya diarahkan putar balik di bawah kolong jalan layang (flyover) Kapten Tendean.
Selain karena akses pemisah jalan yang ditutup, kemacetan juga terjadi karena banyak mobil yang hendak masuk ke bangunan pertokoan di sana.
