Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan, impor kereta bekas dari Jepang tidak akan cukup menyelesaikan permasalahan masyarakat atau penumpang yang selalu menumpuk pada Commuter atau Kereta Listrik (KRL).
Andre menilai, impor kereta bekas tergantung pada keputusan pemerintah. Karena adanya keterpaksaan yang mendesak, rencana impor tersebut bisa saja disetujui.
"Kan kita udah sepakat nih harus ada keputusan dari pemerintah. Kita minta pemerintah ada keputusan akhir April selambat-lambatnya awal Mei. Kemungkinan pemerintah akan mengambil keputusan yang pertama, untuk 2023 karena memang ada situasi darurat keperpaksaan kemungkinan impor disetujui," katanya saat melakukan inspeksi di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
Andre mengatakan, untuk 2024 waktu masih luas sehingga masih bisa retrovit di PT INKA. Setelah impor menurutnya, kebijakan tersebut harus disetop, produksi dalam negeri setelahnya harus dilakukan.
"Itu keputusan win win solusion-nya. Tapi keputusan itu nggak cukup nih," tuturnya.
Namun ia menegaskan, keputusan impor dan segala macamnya dianggap belum cukup menyelesaikan carut marut penumpang yang menumpuk.
"Harus ada penyelesaian soal stasiun karena kalau pun ditambah rangkaian, jadwal, kalau stasiun nggak dibenahi masyarakat akan tetep kayak cendol," ujarnya.
Lebih lanjut, Andre pun mengusulkan agar Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kebijakan transit penumpang terpusat di Stasiun Manggarai dihentikan terlebih dahulu.
"Makanya saya usul silakan DJKA fokus memperluas ini dulu. Transit Bogor Tanah Abang dihentikan dulu biarkanlah Bogor Tanah Abang langsung. Kenapa karena stasiun ini belum memenuhi kapasitas. Kapsitas ini 30 ribu orang sehari 120 ribu nggak cukup," katanya.
Baca Juga: Cak Imin Diminta Rasakan Jadi Penumpang KRL Usai Tolak Impor Kereta Bekas
