Infografis
"Keempat, proyek Kereta Cepat awalnya adalah Business to Business sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," kata Baidowi.
Faktor kelima yang harus juga disorot adalah dari sisi calon penumpang. Baidowi mengatakan calon penumpang Kereta Cepat adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas yang bukan termasuk kedalam sasaran subsidi APBN.
"Sebagai informasi, rencana harga tiket Kereta Cepat berkisar Rp125 ribu untuk rute terdekat dan Rp250 ribu untuk rute terjauh. Jika Kereta Cepat menggunakan skema penjaminan APBN, timbul pertanyaan apakah penjaminan tersebut tepat sasaran?" kata Baidowi.
Pemerintah China Mau APBN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Pemerintah China tetap menginginkan APBN menjadi jaminan atas pemberian utang mereka terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Alih-alih menerima, Menko Luhut langsung menolak permintaan negeri tirai bambu tersebut.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang," kata Luhut dikutip Rabu (12/4/2023).
Luhut pun merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
"Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.
Baca Juga: Kekhawatiran Defisit APBN Gara-gara Permintaan China dalam Proyek Kereta Cepat
Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
