Infografis
Suara.com - Tim kuasa hukum terdakwa Haris Azhar menilai dakwan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan cacat formil.
Hal itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Haris dalam sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (17/4/2023).
"Surat dakwaan jaksa penuntut umum cacat formil karena sarat akan pelanggaran prosedur hukum saat pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," kata anggota kuasa hukum Haris di ruang sidang.
Salah satu alasan dakwaan jaksa cacat formil, kata kubu Haris, adalah pihaknya pernah melaporkan Luhut pada 23 Maret 2022 tentang dugaan gratifikasi ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu seharusnya diproses lebih dulu dibandingkan laporan pencemaran nama baik dari kubu Luhut. Sebab hal itu sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 7 Maret 2005 mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diprioritaskan.
"Bahwa perkara ini sudah sepatutnya ditunda, karena seharusnya pemeriksaan perkara dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Intan Jaya-Provinsi Papua dan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan diperiksa terlebih dahulu," ujar tim kuasa hukum Haris.
Selain itu, tim kuasa hukum Haris Azhar juga mengungkapkan apabila Luhut sama sekali tidak pernah diperiksa selama proses penyelidikan. Luhut baru diperiksa polisi saat laporan pencemaram nama baik masuk ke tahap penyidikan.
"Kemudian dilakukan pemeriksaan (BAP) pada 20 Desember 2021 sebagai proses penyidikan. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan langsung masuk sebagai tahap penyidikan," ujar tim hukum Haris.
Lebih lanjut, poin lain menurut tim hukum Haris dakwaan jaksa cacat formil yaitu penyidik Polda Metro Jaya tidak betul-betul pernah menggelar mediasi antara Luhut dan Haris.
Baca Juga: Pendukung Haris Azhar Dan Fatia Kompak Nyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Hakim Masuk Ruang Sidang
"Penyelidik/penyidik hanya mengikuti dan melayani perintah/keinginan pelapor Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," sebut tim hukum Haris.
