Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Lampung, Al Muzzammil Yusuf menyarankan agar Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat tidak reaktif dalam menanggapi kritikan dari Tiktoker Bima.
"Saya kira Pemda Lamtim, Gubernur Lampung dan aparat hukum lebih bijak untuk colling down. Tidak perlu bawa ke ranah hukum," kata Muzzammil kepada wartawan, Minggu (16/4/2023).
Muzzammil mengatakan, Pemprov Lampung lebih baik memberikan jawaban secara proporsional atas kritikan yang telah disampaikam Bima.
"Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tau agenda pembangunan Pemda dengan berbagai kesulitan da keterbatasannya. Sambil tentu dengan memperbaiki kinerja . Bu Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut, saya kira ini dinamika yang bagus," tutur Muzzammil.
Hal senada juga diminta oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem dari Dapil Lampumg 1, Taufik Basari. Ia mengingatkan pemerintah Lampung agar menangkap aspirasi Bima lewat kritik yang disampaikam, bukan justru menangkap Bima.
"Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," kata Taufik.
Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat publik, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pembangunan negara.
"Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (15/4).
Pernyataan tentang komitmen tidak antikritik ini disampaikan Joanes Joko untuk menanggapi isu dugaan intimidasi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap Bima Yudho, salah satu anak muda bangsa yang memberikan kritik atas pembangunan di tanah kelahirannya Provinsi Lampung.
Baca Juga: Melihat Seberapa Kaya Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur Buntut Kasus Bima
Joanes Joko menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu fokus bekerja menyaring masukan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah.
