Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih mendorong kadernya sebagai calon presiden untuk bisa diusung di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu sudah menjadi keputusan resmi partai.
Selain itu ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri juga sudah menegaskan akan mengusung kadernya sendiri di Pilpres mendatang.
"Di dalam demokrasi yang sehat ketika PDI Perjuangan melakukan pelembagaan partai seperti adanya sekolah partai, tentu saja kami mendorong kader internal partai. Dan ini sudah menjadi policy, diputuskan di dalam kongres kelima dan dipertegas oleh ibu ketua umum pada saat HUT PDIP ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
Sebelumnya, PDIP sempat disindir oleh Golkar lantaran terlihat ngotot mensyaratkan kadernya harus menjadi capres dalam koalisi.
Menanggapi hal itu, Hasto mengaku tak mau ambil pusing. Ia mengatakan, PDIP akan menjadi pendegar yang baik.
"Itu kan hak Golkar untuk berpendapat kami menjadi pendengar yang baik," ujarnya.
Kendati begitu, Hasto menegaskan, terkait koalisi partai-partai baru akan mengerucut setelah Megawati mengumumkan nama capres yang akan diusung PDIP.
"Di dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Dari pengalaman mengumumkan pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut," tuturnya.
Wanti-wanti Golkar
Sebelumnya, Partai Golkar terbuka jika PDI Perjuangan bergabung untuk membentuk Koalisi Besar di Pilpres 2024. Namun PDIP diingatkan jika ingin bergabung harus mengikuti aturan main.
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (12/4).
Ace mengatakan, bahwa adanya Koalisi Besar pasti lebih dulu ada partai yang menjadi inisiator. Ia pun mewanti-wanti jika ada partai yang datang belakangan justru malah menguasai.
"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisasi," katanya.
"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," sambungnya.
Untuk itu, ia mengatakan, soal Koalisi Besar tersebut akan dibangun dengan dasar kesepahaman masing-masing. Bukan justru menyodorkan syarat-syarat tertentu.
"Ya tentu, kan dibangun dalam konteks seperti itu gitu," pungkasnya.
