Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui, China masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar China menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut nihil.
Luhut menyatakan bahwa meskipun suku bunga 3,4% tersebut lebih tinggi dari yang diinginkan yaitu 2%, namun itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mematok suku bunga sebesar 6%.
Namun demikian, ia menegaskan, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut karena keuangan negara semakin baik, terlihat dari penerimaan pajak yang naik 48,6% pada Januari 2023.
Baca Juga: Kelewatan! China Minta Jaminan APBN Soal Utang Kereta Cepat
Dengan demikian, Luhut menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% yang ditetapkan oleh China.
![Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. [Instagram/luhut.pandjaitan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/02/04/90099-menko-marves-luhut-binsar-pandjaitan.jpg)
Investor Jepang Pernah Tawarkan Bunga 0,5 Persen
Pada Juli 2015 silam, investor Jepang sempat menawarkan pinjaman dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Studi rinci tentang proyek ini dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden kala itu, Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa Jepang dan China harus bersaing dalam menawarkan opsi terbaik untuk proyek ini, termasuk tingkat kandungan komponen lokal untuk kereta.
Baca Juga: Kemenhub Restui Konsesi Kereta Cepat JKT-BDG Hingga 80 Tahun
Sofjan juga menyatakan bahwa investor Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, yakni suku bunga 0,5% per tahun selama 40 tahun.
Meskipun Presiden Jokowi telah menargetkan proyek ini dimulai pada tahun yang sama, Sofjan mengatakan bahwa rencana groundbreaking pada 17 Agustus 2015 sulit untuk direalisasikan.
Proyek yang digaungkan pada era Menteri Rini Soemarno ini akhirnya berkali-kali mundur dari target awal karena berbagai masalah. Belakangan, China juga meminta APBN sebagai jaminan utang Indonesia.
Pada 2015 lalu, studi terkait menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi 'hanya' Rp 67 triliun. Studi terkait kala itu dilakukan oleh JICA.
Sementara, melansir dari data yang diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir 2022 lalu, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meningkat sebesar US$1,449 miliar atau setara dengan Rp21 triliun.
Sehingga total nilai proyek yang merupakan patungan antara Indonesia dan China itu meningkat menjadi US$7,5 miliar atau setara dengan Rp117 triliun.
