Infografis
Suara.com - Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia atau KPPII menyoroti sistem pengamanan acara balapan World Superbike dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Menurut KPPII, sistem pengamanan di sana berlebihan dan telah merugikan masyarakat setempat.
![Peniliti KPPII Sayyidatihayaa Afra. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/04/10/67307-peniliti-kppii-sayyidatihayaa-afra.jpg)
Peneliti KPPII Sayyidatihayaa Afra menyebut, agenda World Superbike pertama dan MotoGP pada Maret 2022 lalu mengerahkan sekitar 800 personel kepolisian untuk alasan keamanan.
"84 persen responden mengatakan bahwa mereka terdampak dari pengerahan tentara dan polisi yang berlebihan selama balapan World Superbike dan MotoGP di Sirkuit Mandalika," kata perempuan yang akrab disapa Haya itu di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).
Baca Juga: Siapa FH Politisi yang Ancam Bunuh Kekasihnya Sendy Siregar? Korban Trauma sampai Lapor Polisi
Angka itu di dapat melalui jajak pendapat yang dilakukan KPPII terhadap 106 warga terdampak yang terdiri dari 69 laki-laki dan 37 perempuan.
Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara secara langsung dan diskusi kelompok terfokus dengan menggunakan Bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia pada Desember 2022 hingga Januari 2023.
Lebih lanjut, Haya mengungkap bahwa selama balapan berlangsung, polisi dan tentara militer banyak yang mengepung rumah warga. Bahkan, mereka kerap meminta suguhan kepada warga berupa kopi dan singkong rebus.
Pemalakan itu diperparah karena banyak aparat keamanan yang meminta suguhan kepada warga setempat tanpa membayar. Menurut Haya, warga merasa keberatan karena harga gula dan kopi yang dianggap mahal.
Sayangnya, warga tidak mampu untuk menolak permintaan para aparat keamanan gelaran olahraga balapan mancanegara itu. Apalagi aparat keamanan membawa senjata sehingga warga merasa takut ditembak bila menolak permintaan aparat.
Baca Juga: Profil-Peran 3 Tersangka Kasus Hoaks Polisi Bawa Pulang Baju Bekas
Selain itu, akses dan aktifitas masyarakat juga terputus dari kegiatan mata pencaharian dan belanja kebutuhan sehari-hari karena adanya pos pemeriksaan dan pembatasan pergerakan.
"Anak-anak-pun tidak bisa pergi ke sekolah selama acara balapan berlangsung. Seorang responden bahkan menceritakan kasus pemakaman yang terganggu oleh pembatasan yang diberlakukan secara ketat," tandas Haya.
