Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (10/4/2023).
Usai diperiksa Prasetyo mengaku dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan program Rumah DP Rp 0. Diketahui program rumah murah tersebut, gagasan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ya, DP Rp 0," kata Prasetyo kepada wartawan.
Bahkan menurutnya perkara tersebut sama dengan kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang sudah selesai disidangkan di pengadilan.
"Iya, sama persis," katanya.
![Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/4/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/04/10/14348-ketua-dprd-dki-jakarta-prasetyo-edi-marsudi.jpg)
Dia menegaskan saat program rumah DP Rp 0 dicanangkan Anies Baswedan, mereka fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menolak.
"Fraksi PDI Perjuangan jelas-jelas menolak Rumah DP Rp 0 itu," ujarnya.
Soal penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di ruangannya, Prasetyo mengaku tidak ada dokumen atau barang yang dibawa penyidik KPK.
"Enggak ada, enggak ada," ucapnya.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Pulo Gebang, KPK Periksa Politisi PDIP Cinta Mega
KPK sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah oleh pemerintah DKI Jakarta. KPK mengatakan telah menetapkan sejumlah tersangka, namun belum diumumkan ke publik, karena proses penyidikan yang masih berlangsung.
Sejumlah rangkaian penyidikan juga telah dilakukan KPK, termasuk penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik.
