Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan hasil klarifikasi Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Massdes Arouffy yang dilakukan Inspektorat DKI. Ia mengklaim barang mewah yang dipamerkan keluarga Massdes adalah palsu.
Namun, ia tak merinci secara keseluruhan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.
"Kalau Massdes, tanya Inspektorat DKI. Katanya (Inspektorat DKI), (tas yang dipamerkan istri-anak Massdes) palsu," ujar Heru di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2023).
Heru sendiri mengaku tak mengetahui istilah dari KW atau barang tiruan. Namun, ia memastikan keluarga Massdes tak memamerkan barang mewah berharga ratusan juta hingga milyaran rupiah.
"KW apa sih? Pokoknya yang nggak asli, saya nggak bilang KW," ujar Heru.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI mencopot dan menonaktifkan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Massdes Auroffy dari jabatannya.
Hal ini merupakan imbas dari keluarga Massdes yang suka pamer kekayaan berupa barang mewah di media sosial hingga akhirnya menuai polemik karena dibongkar warganet.
"Itu harus dicopot dari jabatannya lalu dinonaktifkan. Kalau dicopot kan baru dari jabatannya. Lalu, penonaktifannya dari status ASN-nya," ujar Trubus saat dikonfirmasi, Senin (3/4).
Saat ini, pihak Pemprov DKI melalui Inspektorat sedang memerika keaslian barang yang dipamerkan anak dan istri Massdes. Namun, menurut Trubus Pemprov harus mengambil langkah cepat dengan sebelum hasil klarifikasi rampung.
Baca Juga: Heru Budi Mau Perbaiki RPTRA Kalijodo, Legislator PDIP: Dulu Anies Tak Ada Kemauan
Trubus mengaku khawatir Massdes menyembunyikan harta yang tak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Karena itu, pencopotan dan penonaktifan perlu segera dilakukan.
"Itu kan ada harta yang disembunyikan. Artinya, dia tidak melaporkan di LHKPN itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan Pemprov segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa sumber kekayaan Massdes.
"Harta kekayaannya itu diproses oleh KPK. Jadi, dia dipanggil untuk klarifikasi harta kekayaannya dari mana berdasarkan LHKPN itu. Nanti ditelusuri," pungkasnya.
