Infografis
Kemudian, Wali Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 terkait dengan Pencabutan IMB GKI Yasmin. Adapun alasan Wali Kota Bogor tak mau mematuhi putusan MA yakni karena ditemukannya indikasi pemalsuan tanda tangan oleh Ketua RT setempat yakni Munir Karta saat itu, sebagai syarat untuk mengajukan IMB gereja 2006 silam.
Kemudian, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 terkait dengan pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tersebut.
Namun, meski demikian masih tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Justru sengketa yang terjadi semakin meruncing setelah dikeluarkannya putusan MA.
Terdapat sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Bogor melakukan intimidasi, provokasi, pemblokadean jalan menuju gereja sampai dengan adanya larangan jemaat untuk melakukan ibadah di GKI Yasmin.
Titik Terang GKI Yasmin
Setelah melewati berbagai proses yang rumit, pada saat Kota Bogor dipimpin oleh wali kota baru yakni Bima Arja sejak tahun 2013, ia berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antara warga dengan jemaat GKI tersebut.
Bima menyebut terdapat banyak proses yang telah dilalui dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sampai pada akhirnya di tahun 2021, pihak Pemkot menghibahkan lahan di Curug Mekar untuk dijadikan lokasi pembangunan gereja untuk jemaat GKI Yasmin.
Disebutkan bahwa ada sekitar 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal yang telah digelar untuk mencari benang merah dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kemudian, hibah lahan tersebut pun ditindaklanjuti dengan diterbitkannya IMB yang diserahkan pada pengelola GKI Pengadilan, sebagai induk GKI Yasmin.
Baca Juga: Mahfud MD Apresiasi Bima Arya Selesaikan Konflik GKI Yasmin sebelum Masa Jabatan Habis
Bima Arya menyebut bahwa IMB tidak didapatkan secara cuma-cuma melainkan melalui perjuangan dan proses yang panjang, sehingga seluruh pihak harus bisa menjaga dan merawat keberagaman di Kota Bogor.
