Infografis
Suara.com - Wakil Bupati Meranti Asmar menggantikan tugas bupati Meranti, Muhammad Adil yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam. Langkah tersebut diambil demi memastikan roda pemerintahan di Meranti tetap berjalan.
Tak kalah menjadi sorotan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Wabup Asmar yang diketahui adalah seorang mantan perwira polri. Simak harta kekayaan Wakil Bupati Meranti yang gantikan Bupati Muhammad Adil berikut ini.
Harta kekayaan Wakil Bupati Meranti Asmar
Sebelum jadi Wakil Bupati, Asmar menjabat di kepolisian sebagai Plh Dir Tahti Polda Riau. Saat masih aktif di Polri, Asmar telah menerima sejumlah tanda penghargaan seperti Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetian, Satyalencana Pengabdian dan Bintang Bhayangkara Naraya.
Baca Juga: Punya Harta Rp4,73 Miliar, Intip Isi Garasi Bupati Meranti Muhammad Adil yang Kena OTT KPK
Asmar pun turut melaporkan harta kekayaannya sebagai seorang pejabat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Simak harta kekayaan Wakil Bupati Meranti Asmar berikut ini.
Dilansir dari website Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Wabup Asmar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2021 lalu. Dalam LHKPN itu, Asmar tercatat mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 694.599.041.
Harta kekayaan Asmar itu terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Indragiri Hilir sebesar Rp. 625.000.000. Walau begitu, Asmar tercatat tak mempunyai alat transportasi dan mesin.
Selain itu Asmar melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 68.100.000 dan kas atau setara kas sebesar Rp 1.499.041. Dalam laporan itu, Asmar tercatat tak punya utang sehingga total harta kekayaannya sebesar Rp 694.599.041.
Wabup Asmar gantikan jabatan Bupati Muhammad Adil
Baca Juga: Bupati Meranti Jadi Tersangka dan Tahanan KPK, Kemendagri Alihkan Tugasnya kepada Wakil Bupati
Asmar sendiri mulai mengemban jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sejak 26 Februari 2021 lalu. Ia mendampingi Muhammad Fadil untuk memimpin Kepulauan Meranti periode 2021–2024.
Ketika Muhammad Adil kena OTT KPK, Wabup Asmar mendukung penuh seluruh tahapan dan proses hukum yang dilaksanakan KPK tersebut. Ia menyatakan akan menggelar konsolidasi dengan mengumpulkan para pejabat di lingkungan daerah setempat.
Hal itu dilakukan untuk mendorong jajarannya agar tetap menjalankan atau melanjutkan roda pemerintahan seperti sediakala. Asmar menegaskan dirinya tidak ingin dampak kasus yang menjerat Muhammad Adil sampai menganggu layanan terhadap masyarakat.
Kontributor : Trias Rohmadoni
