Suara.com - Pemerintah Indonesia mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel di Masjid Al Aqsa sepanjang bulan Ramadhan ini. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan adanya jemaah terluka bahkan diantara mereka ditangkap.
"Indonesia mengutuk tindak kekerasan aparat keamanan Israel di Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadhan yang menyebabkan sejumlah jamaah terluka dan penangkapan ratusan orang lainnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui akun Twitter resminya @Kemlu_RI pada Sabtu (8/4/2023).
Pemerintah Indonesia menilai tindakan yang dilakukan aparat keamanan Israel tersebut menyakiti perasaan umat Muslim dunia. Apa yang dilakukan mereka merupakan pelanggaran nyata terhadap kesucian Al Aqsa dan bakal memicu eskalasi konflik dan kekerasan.
Kemudian, pemerintah juga mendesak PBB untuk melakukan aksi nyata guna menghentikan kekerasan tersebut.
"Indonesia mendesak PBB dan dunia internasional segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran Israel terhadap Al Aqsa," terangnya.
Kecaman dari Iran dan Indonesia
Merespons serangan militer Israel tersebut, Iran menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas situasi di Palestina menyusul serangan Israel tersebut.
![Ketegangan saat polisi perbatasan Israel mengambil posisi di dekat kompleks Al-Aqsa [Foto: ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/04/07/82435-polisi-perbatasan-israel-mengambil-posisi-di-dekat-kompleks-al-aqsa.jpg)
Presiden Iran Ebrahim Raisi dikabarkan langsung menelepon Presiden RI Joko Widodo untuk membahas masalah itu. Ebrahim Raisi mengecam tindakan Israel di Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.
Raisi mengatakan kepada Jokowi bahwa mendukung hak-hak warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tidak dapat diubah dalam Islam. Dia menyebut Palestina sebagai "jantung dari dunia Islam."
Baca Juga: China Dorong Dunia Cari Solusi Konflik Israel Palestina
Raisi menekankan pentingnya menggelar sidang darurat bersama 57 negara anggota OKI untuk membahas situasi yang terjadi di Palestina.