Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi Riau S. F. Hariyanto rampung menjalani klarifikasi soal dugaan kejanggalan harta kekayaannya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Kamis (6/5/2023). Ia menjalani proses klarifikasi kurang lebih 6 jam, atau dimulai dari pukul 8.35 WIB.
Hariyanto dipanggil KPK buntut gaya hidup kelurganya yang mewah dan kerap pamer di media sosial.
Usai menjalani pemeriksaan Hariyanto menyatakan telah menyampaikan data-data soal kekayaannya, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
"Saya sudah sampaikan seluruhnya, apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya," kata Hariyanto.
Baca Juga: Abraham Samad Buka Alasan KPK Bisa Berhentikan Brigjen Pol Endar Priantoro, Kasus Formula E Mencuat
Dia tidak membeberkan secara detail terkait apa saja yang diklarifikasi KPK kepadanya.
"Ya semuanya, apa yang mau diklarifikasi, LHKPN saya sudah saya klarifikasi, semua saya klarifikasi ya," katanya.
Sekda Sekdaprov Riau S. F. Hariyanto menjadi sorotan warganet dan masyarakat setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel berbintang.
Video pesta ulang tahun ke-17 putri Sekdaprov Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.
Istri S. F. Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya dan foto-foto liburannya ke luar negeri.
Baca Juga: Panas! Intip Adu Sepak Terjang Endar Priantoro vs Firli Bahuri
Hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan.
Direspons Mendagri
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku telah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengklarifikasi kasus Hariyanto.
Pada pertemuan Zoom pada Senin, 27 Maret 2023, Tito berpesan kepada pejabat negara untuk menjalankan pola hidup sederhana.
Mendagri mengingatkan kepada para kepala daerah beserta jajarannya terkait dengan perubahan media sosial.
Menurut dia, media sosial merupakan keniscayaan yang mendatangkan perubahan dan membentuk citizen journalism. Artinya, siapa saja di media sosial bisa mengunggah informasi apa pun, kemudian berujung viral dan menjadi perhatian publik.
Tito berpesan agar pejabat bisa menyesuaikan diri dan tidak memamerkan gaya hidup berlebihan. Hal itu akan menjadi sorotan, terlebih di tengah masyarakat kritis saat ini.
Di sisi lain, Tito juga mengingatkan kepada masyarakat untuk cerdas dalam menerima informasi dari media sosial.
Dalam hal kasus Sekdaprov Riau ini, Tito meminta masyarakat agar bisa membedakan mana foto yang diambil sejak lama dan foto yang diambil baru-baru ini.