Infografis
Suara.com - Pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta imbas pamer harta yang dilakukan keluarga Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Massdes Arouffy masih berlanjut. Pihak Inspektorat DKI Jakarta sudah melakukan pemanggilan terhadap istri Massdes.
Hal ini disampaikan oleh Inspektur Pembantu II DKI Jakarta Deden Bahtiar. Ia menyebut keterangan dari istri Massdes sudah diterima dan sedang dipelajari.
"Sedang diperiksa oleh tim kalau kemarin itu terakhir pemeriksaan terhadap istrinya," ujar Deden di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4/2023).
Dengan demikian, saat ini Inspektorat DKI telah mengumpulkan keterangan dari Massdes dan istrinya. Namun, belum ada kesimpulan mengenai keaslian dari barang yang dipamerkan anak dan istri Massdes.
Baca Juga: Flexing Keluarga Pejabat Dinas Perumahan DKI Dibongkar Warganet, Kini Dipanggil Inspektorat
"Sampai hari ini belum ada kesimpulan. Masih berproses jadi kita tunggu, ya," ucapnya.
Ia pun juga membuka kemungkinan memanggil anak Massdes yang juga doyan flexing. Namun, ia belum memastikannya karena tergantung kebutuhan penyidik.
"Nanti tergantung tim pemeriksa. Nanti kita konfirmasi lagii lebih lanjut tapi sampai hari ini masih berproses," pungkasnya.
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencopot dan menonaktifkan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Massdes Auroffy dari jabatannya.
Hal ini merupakan imbas dari keluarga Massdes yang suka pamer kekayaan berupa barang mewah di media sosial hingga akhirnya menuai polemik karena dibongkar warganet.
"Itu harus dicopot dari jabatannya lalu dinonaktifkan. Kalau dicopot kan baru dari jabatannya. Lalu, penonaktifannya dari status ASN-nya," ujar Trubus saat dikonfirmasi, Senin (3/4/2023).
Saat ini, pihak Pemprov DKI melalui Inspektorat sedang memerika keaslian barang yang dipamerkan anak dan istri Massdes. Namun, menurut Trubus Pemprov harus mengambil langkah cepat dengan sebelum hasil klarifikasi rampung.
Trubus mengaku khawatir Massdes menyembunyikan harta yangvtak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Karena itu, pencopotan dan penonaktifan perlu segera dilakukan.
"Itu kan ada harta yang disembunyikan. Artinya, dia tidak melaporkan di LHKPN itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan Pemprov segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa sumber kekayaan Massdes.
"Harta kekayaannya itu diproses oleh KPK. Jadi, dia dipanggil untuk klarifikasi harta kekayaannya dari mana berdasarkan LHKPN itu. Nanti ditelusuri," pungkasnya.
