Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak menggelar salat Idulfitri atau Salat Id di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Artinya, Heru tidak melanjutkan tradisi Gubernur pendahulunya, Anies Baswedan.
Sejak tahun lalu, Anies menggunakan JIS sebagai tempat untuk salat Idulfitri dan Iduladha. Fraksi PKS DPRD DKI pun beberapa waktu lalu meminta Heru melanjutkan tradisi Anies ini.
"Enggak (gelar salat Id di JIS)," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Ketimbang memilih JIS, Heru pun memilih mengikuti salat Id di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta.
"Oh iya, salatnya di sini," kata Heru.
Lebih lanjut, ditanya alasan tak menggelar salat Id di JIS, Heru tak mau memberikan jawaban.
"Nggak apa-apa, nggak apa-apa," pungkasnya.
Permintaan PKS
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani berharap agar gelaran salat Idulfitri (Id) tahun ini dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini seperti tahun lalu di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.
Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Tegaskan Ijazah Palsu Jokowi Bukan Hoax, Benarkah?
Permintaan ini disampaikan Yani dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023) di gedung DPRD DKI. Menurutnya salat Id di JIS adalah tradisi baik yang dibuat Anies dan perlu dilanjutkan.
"Idul Fitri di JIS tahun lalu cukup semarak ya, tahun ini dilaksanakan tidak? Bagusnya hal-hal yang positif itu dipertahankan," ujar Yani.
Menjawab permintaan Yani, Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan pihaknya selaku pengelola JIS belum bisa memastikan salat Id akan kembali digelar di stadion berkapasitas 82 ribu orang itu tahun ini atau tidak. Ia masih menunggu arahan lebih lanjut dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
"Untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan itu, itu akan kami koordinasikan dengan Pemprov pak," ucap Iwan.
Ia menyebut pada tahun 2022 pun, Pemprov DKI yang mengadakan kegiatan salat Id di JIS. Apalagi, acara yang mendatangkan banyak orang itu perlu koordinasi dengan berbagai pihak.
"Jadi perlu memang kolaborasi melibatkan beberapa pihak-pihak terutama juga dishub dan dinas lainnya pak," pungkasnya.
