Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengerti mengenai pokok masalah kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan yang menyeret Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty sebagai terdakwa.
"Jaksa tidak mengerti pembahasan pokok permasalahan pada masalah ini. Khususnya yang disampaikan Fatia dan Haris pada podcast," kata kuasa hukum Haris dan Fatia, Muhammad Isnur dalam keterangannya, Senin (3/4/2024).
Isnur menyampaikan segala keterangan yang disampaikan Haris dan Fatia dalan video yang menjadi barang bukti pencemaran nama baik itu sudah berdasarkan hasil riset.
"Padahal jauh daripada itu, video podcast yang diunggah merupakan bahasan yang mendalam berkaitan dengan riset Koalisi Masyarakat Sipil," ujar Isnur.
Isnur turut mengeluhkan mengenai pemisahan berkas perkara Haris dan Fatia. Sebab Majelis Hakim tidak mengakomodir hal tersebut. Di sisi lain, Majelis Hakim justru tetap berpatokan kepada materi perkara yang sudah disusun jaksa.
Menurut Isnur, hal tersebut justru berlawanan dengan asas peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan.
Sidang Perdana
Untuk diketahui, Fatia Maulidiyanty didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (3/4/2023).
Jaksa mengatakan pernyataan Fatia yang diduga telah mencemarkan nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar melalui sebuah video di akun YouTubenya.
Baca Juga: Emosi hingga Geleng-geleng Kepala saat Disebut 'Lord' Oleh Haris dan Fatia, Luhut: Keterlaluan!
Video yang diunggah di YouTube itu berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
