Sidang Kasus Lord Luhut Mendadak Riuh, Pengacara Fatia Tak Terima Disebut Nggak Paham Hukum Oleh Jaksa

Senin, 03 April 2023 | 16:02 WIB
Sidang Kasus Lord Luhut Mendadak Riuh, Pengacara Fatia Tak Terima Disebut Nggak Paham Hukum Oleh Jaksa
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Suasana ruang sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan mendadak riuh usai terdakwa Fatia Maulidiyanti mengaku tidak paham dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Mulanya Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana bertanya kepada Fatia mengenai surat dakwaan yang bacakan oleh jaksa.

Kepada hakim, Fatia mengaku tidak mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut.

"Belum mengerti dan Saya minta dijelaskan kembali untuk memperjelas terkait posisinya saya tidak mengert dengan dakwaannya," kata Fatia di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (3/4/2023).

Baca Juga: Emosi hingga Geleng-geleng Kepala saat Disebut 'Lord' Oleh Haris dan Fatia, Luhut: Keterlaluan!

Sejurus dengan itu, anggota penasihat hukum Fatia turut menyampaikan hal serupa. Dia menilai dakwaan yang disampaikan jaksa tidak jelas.

"Karena kami pun sebagai kuasa hukum, kami itu bingung ini dakwaannya apaan sebenarnya sih, muter-muter nggak jelas Yang Mulia," ucap anggota penasihat hukum Fatia.

Jaksa kemudian menjelaskan secara detail mengenai pasal yang didakwakan kepada Fatia. Jaksa lalu mempertanyakan kapasitas penasihat hukum Fatia.

"Semua sudah tertuang dalam pasal dakwaan dan kami merasa sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada terdakwa ini mereka juga sudah didampingi oleh kuasa hukumnya yang sudah seharusnya memahami mengenai hukum," ujar jaksa.

"Jadi pada saat mereka bertanya lagi kami makanya bertanya kembali, apakah mereka tahu hukum?," imbuhnya.

Baca Juga: Tonton Sidang Haris-Fatia di PN Jaktim, Novel Baswedan: Saya Khawatir Ini Upaya Membungkam Orang Kritis

Salah satu anggota penasihat hukum Fatia spontan merasa tidak terima atas pernyataan jaksa itu. Suasana ruang sidang pun mendadak riuh.

"Tidak paham hukum, itu merendahkan kami," ujar anggota penasihat hukum Fatia," ujar dia.

"Karena seharusnya seorang jaksa menjelaskan dakwaannya bukan malah mengeklaim kami tidak paham hukum. Kami keberatan Yang Mulia," sambungnya.

Hakim Ketua Cokorda lalu menengahi penasihat hukum Fatia dan jaksa.

"Sudah-sudah," kata Hakim Ketua Cokorda.

Dakwaan Haris dan Fatia

Untuk diketahui, Fatia Maulidiyanty didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (3/4/2023).

Jaksa mengatakan pernyataan Fatia yang diduga telah mencemarkan nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar melalui sebuah video di akun YouTubenya.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

"Perkataan saksi Fatia bukanlah merupakan pernyataan akurat yang diperoleh dari hasil kajian cepat, karena dilakukan dengan itikad buruk untuk menyerang nama baik dan kehormatan salah seorang jenderal atau purnawirawan yaitu saksi Luhut Pandjaitan yang dinyatakan oleh terdakwa Fatia sebagai seorang penjahat dengan pernyataan 'Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini'," kata jaksa dalam surat dakwaan.

Sementara Haris, didakwa telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jaksa menjelaskan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar pada 18 Januari 2021 di akun YouTube Haris Azhar dengan 216 ribu subscribers.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Terhadap 4 pasal tersebut di juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI