Rekam Jejak Bambang Pacul, Viral Usai Sebut Urusan UU Lobi ke Ketum Parpol

Jum'at, 31 Maret 2023 | 14:14 WIB
Rekam Jejak Bambang Pacul, Viral Usai Sebut Urusan UU Lobi ke Ketum Parpol
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto atau biasa dipanggil Bambang Pacul. [Istimewa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul tengah menjadi sorotan. Tepatnya setelah ia terang-terangan mengungkap pengesahan RUU harus melalui lobi dengan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan DPR), tetapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak. Lobinya jangan di sini, Pak," katanya dalam rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Pernyataan seperti itu bukan pertama kali bagi Bambang Pacul, karena sebelumnya ia juga kerap melontarkan hal serupa hingga memicu kontroversi. Adapun informasi ini selengkapnya bisa diketahui melalui rekam jejak Ketua Bappilu DPP PDIP tersebut yang berhasil Suara.com rangkum.

Rekam Jejak Bambang Pacul

Baca Juga: Ganjar Diserang Netizen Buntut Batalnya Indonesia Bermain di Piala Dunia U-20, Sekjen PDIP: Itu Ujian buat Pemimpin

Bambang Pacul sudah malang melintang di ranah DPR sejak tahun 2004. Sebelum menjabat Ketua Komisi III DPR dan Ketua Bappilu DPP PDIP, ia pernah mengisi sejumlah posisi. Di antaranya, Wakil Ketua Komisi VII, Sekretaris Fraksi PDIP, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, dan Ketua DPD PDIP Jateng.

Ia pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 April 2018 sebagai saksi atas kasus suap proyek Kementerian PUPR. Adapun tersangkanya, yakni eks Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami peran Bambang.

Beralih ke tahun 2019, Bambang Pacul pernah mengungkap alasan partainya ingin merevisi UU KPK. PDIP, katanya, meminta agar KPK lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Sementara itu, Presiden Jokowi menolak revisi lantaran bisa menurunkan kinerja KPK.

Bambang juga sempat mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang hanya memiliki citra di media sosial. Menurutnya, alangkah lebih baik apabila melihat dari rekam jejaknya yang dapat menjawab tiga hal, yaitu kapasitas, karakter, dan kompetensi.

Ia tidak menjawab siapa pemimpin yang dimaksud. Namun, ia menyinggung konten makan di dekat kucing yang diketahui pernah dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Soal peretasan akun YouTube yang kerap Bambang sebut pun mengacu ke Ganjar.

Baca Juga: Meski Dinilai Blunder Pasca Tolak Timnas Israel, Analis Melihat Elektabilitas PDIP dan Ganjar Tak Bakal Turun

Soal rekam jejak pemimpin, Bambang Pacul juga sempat membicarakan apa yang sudah dicapai Puan Maharani. Ia membeberkan karier Puan sampai menjabat Ketua DPR RI. Dalam sebuah rekaman yang beredar, ia menyebut Puan layak menjadi wakil presiden.

Respons Warganet

Terkait pernyataannya baru-baru ini yang seolah menunjukkan DPR adalah wakil ketua parpol bukan rakyat itu viral dan ramai dibahas oleh warganet Twitter. Sebagian merasa heran dan yang lainnya mengapresiasi pengakuan Bambang Pacul soal DPR yang ternyata tidak bekerja untuk rakyat.

"Oooooooooooooooo jadi @DPR_RI itu BUKAN wakil rakyat toooo. Wakil BOSNYA ternyata?????," tulis seorang warganet.

"Ini bukti pengakuan dari Bambang Pacul. Eksplisit! Gamblang!

Anggota DPR  ini (dari PDIP) bukan mewakili rakyat, tapi mewakili partai.
Kendali absolut di tangan ketum partai.

Sakit hati nggak sih?," tulis yang lain.

"Terima kasih Pak Bambang Pacul sudah berani JUJUR kepada Rakyat Indonesia bahwa kalian duduk di situ bukan untuk membawa aspirasi suara Rakyat tapi kalian menikmati semua fasilitas mewah dari uang rakyat hanya untuk taat dan tunduk pada Ketum Parpol," cuit warganet.

"Prof @mohmahfudmd sampai geleng-geleng kepala dengar "kejujuran" anggota DPR ini. Pertanyannya: DPR itu masih Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Ketum-ketum Parpol? Kok urusan UU yang harusnya jadi kewenangan anggota DPR tapi lobinya harus ke Ketum-ketum Parpol?," cuit akun @GunRomli milik Ketua Umum Ganjarian, Mohamad Guntur Romli.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI