Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memprioritaskan sosialisasi KUHP kepada para penegak hukum lebih dulu, ketimbang sosilisasi ke masyarakat.
"Kita ada waktu 3 tahun sampai berlakunya. Kalau saya melihat sasaran sosialisasi yang paling pas dan prioritas itu justru ke internal penegak hukum dulu pak. Kalau ke masyarakat apa pun bisa kemudian, yang paling penting itu penegak hukum," kata Habiburokhman di dalam rapat kerja di Komiai III, Rabu (29/3/2023).
Habiburokhman mengatakan sosialisasi KUHP ke aparat penegak hukum penting untuk memberikan paradigma dan nilai-nilai baru dalam KUHP.
"Yang paling penting itu penegak hukum. Paradigma baru, nilai-nilai baru dalam KUHP baru ini belum dipahami penegak hukum. Misal soal restorative justice, ya kan. Misal soal perubahan pasal-pasal penting terkait kebebasan menyampaikan pendapat yang jauh lebih terjamin di KUHP baru," kata Habiburokhman.
Baca Juga: Mik Mendadak Mati saat Ungkit Kasus Sambo di DPR, Mahfud MD: Jangan-jangan Disabotase Ini
Selain itu, Habubirurokhman mengatakan KUHP baru juga mencakup perbaikan Undang-Undang ITE.
"Kemudian juga pasal yang paling banyak dipakai menjerat aktivis, misalnya pasal terkait penyebaran berita bohong, kita perbaiki di KUHP baru sehingga orang tidak bisa dipidana kalau tidak terjadi kerusuhan," ujar Habiburokhman.
"Tapi apakah paradigma baru ini sudah dipahami oleh user-nya langsung penegak hukum?" tanya Habiburokhman.
Habiburokhman lantas mencontohkan penanganan kasus Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiayanti dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar yang tersandung dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saya melihat ada contoh bagus pak menteri. Contoh di kasus Haris dan Fathia. Begitu bijaksananya penegak hukum ya sebetulnya, tidak melakukan penahanan sampai ke persidangan. Ini kan nilai yang diatur di KUHP baru juga gitu kan soal bagaimana kita mendorong restorative justice dan lain sebagainya," kata Habiburokhman.
Ia membandingkan penanganan kasus serupa di mana tersangka langsung ditahan. Padahal, menurutnya penanganan kasus Haris dan Fatia bisa menjadi contoh dan standar tersendiri bagi aparat.
"Kalau Haris dan Fathia kan tidak, bebas mereka berdua mempertahankan argumentasi nanti di persidangan. Nah kalau penegak hukum semua punya standar yang sama seperti penegak hukum yang menangani kasus Haris dan Fathia, saya pikir itu bagus sekali bagi tegaknya demokrasi di kita," kata Habiburokhman.
