Infografis
Suara.com - Rapat dengar pendapat atau RDP dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diwarnai banjir interupsi ketika rapat baru saja dimulai.
Interupsi pertama datang dari Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman yang mempertanyakan alasan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani absen dalam RDP hari ini.
Interupsi selanjutnya datang dari Fraksi PAN Mulfachri Harahap yang menilai apabila Sri Mulyani tidak hadir maka RDP yang digelar hari ini dianggap mubazir.
Diawali ketika pimpinan RDP, Ahmad Sahroni mengatakan akan mengadakan RDP lanjutan jika dirasa perlu mendengar keterangan dari Sri Mulyani.
"Pak Mulfachri, kita akan undang dengan forum yang sama dengan mengundang ketua Komite Nasional TPPU bersama nanti," kata Sahroni di ruangan rapat kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).
"Berarti ada rapat lagi, kan mubazir rapat hari ini untuk apa kira-kira begitu," ujar Mulfachri.
Belum selesai Mulfarchi menyampaikan pendapatnya, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Adies Kadir menyela. Setelahnya, Mulfachri kembali melanjutkan pendapatnya dan tetap merasa RDP kali ini mubazir apabila Sri Mulyani tidsk hadir.
"Interupsi pimpinan," kata Adies.
"Seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait dengan semua spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kasus ini, jadi kalau kita harus menggelar rapat lagi, saya kira itu sesuatu yang mubazir," ucap Mulfachri.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Dicari-cari DPR Gegara Absen Rapat Bahas Transaksi Rp 349 Triliun
Selepas Mulfachri menyampaikan argumennya, Adies kemudian menjelaskan jika Sri Mulyani harus menghadiri rapat tingkat regional ASEAN yang digelar di Bali. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani tidak bisa dipaksakan hari ini.
