Infografis
Suara.com - Irjen Karyoto resmi menyandang sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran yang kini dimutasi ke posisi Kabaharkam Polri. Hal tersebut diketahui usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merombak pejabat di institusi Polri.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor ST/713/III/KEP/2023 tertanggal 27 Maret 2023. Terkait jabatan barunya, sepak terjang Irjen Karyoto pun disorot. Ia sempat terlibat kasus Formula E DKI Jakarta saat bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sepak Terjang Irjen Karyoto
Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto sejak 2015 terlebih dahulu malang melintang di Bareskrim Polri. Ia kemudian ditugaskan ke Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020 lalu.
Adapun jabatan yang pernah diemban Karyoto di Bareskrim Polri, yakni Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor Dan WCC (2010), Kasubdit III Dittipidkor (2011), Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus (2015), dan Analis Kebijakan Utama bidang Pidkor (2015).
Melalui jabatan di KPK, Karyoto kerap menangani kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat nama Edhy Prabowo. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta enam orang lainnya itu pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, selang tiga tahun, Karyoto bersama Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dikembalikan ke Polri. Rekomendasi pengembalian ini disebut-sebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi Formula E di DKI Jakarta.
Karyoto dan Endar diketahui menolak untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan karena keduanya belum menemukan bukti kuat. Dalam perkara tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah sempat diperiksa KPK.
Namun, alasan itu dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Dikatakannya, pengembalian Karyoto dan Endar berhubungan dengan pengembangan karier setiap pegawai yang ditugaskan di KPK. Sebelumnya, dua anggota Polri ini dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan dipanggil untuk pemeriksaan.
Baca Juga: Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Siapkan Plt Deputi Penindakan
Adapun duduk perkaranya karena diduga melawan perintah atasan. Laporan itu dikonfirmasi oleh anggota Dewas Syamsuddin Haris pada 24 Januari 2023 lalu. Ia mengungkap pelapor berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun terkait namanya, ia tidak ingat.
