Infografis
Suara.com - Eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak, membantah tudingan yang menyebut dirinya menyalahgunakan wewenang selama menjabat Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni (P3SRS) Apartemen Taman Rasuna (ATR).
Naufal menyebut aduan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak benar.
Aduan pertama terkait penggunaan uang P3SRS untuk membayar pajak penghasilan (Pph). Naufal mengakui memang hal tersebut benar. Namun, menurutnya Pph itu merupakan beban yang harus dibayarkan dari pendapatan sebagai Ketua P3SRS ATR.
“Gaji utama saya di luar apartemen sudah dibayar pajaknya, kemudian ada tambahan penghasilan dari apartemen yang menyebabkan kurang bayar pajak. Maka dari itu dibayarkan oleh apartemen sebesar Rp 16 juta. Dan karena hal tersebut menimbulkan polemik di apartemem maka uang Rp 16 juta itu sudah dikembalikan ke apartemen,” ujar Naufal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).
Selanjutnya, mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pengurus dan karyawan, Naufal menyebut kebijakan ini berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) dan Rapat Pengurus yang sesuai dengan AD/ART. Namun, karena kembali berpolemik pihaknya mengembalikan THR untuk pengurus itu.
“Di apartemen ada dua keputusan tertinggi yang bisa diambil pertama dalam Rapat Umum Anggota (RUA) dan dalam Rapat Pengurus, itu tercantum pada ADART,” kata Naufal
“Rapat pengurus memutuskan ada THR untuk pengurus dan pengawas tetapi karena berpotensi menjadi polemik maka seluruh THR tersebut oleh pengurus dikembalikan,” ucapnya.
Kemudian terkait asuransi kesehatan untuk karyawan dan pengurus, Naufal mengakui adanya penganggaran itu. Namun, ia mengakui tak pernah menggunakannya lantaran punya asuransi di luar yang dibayarkan P3SRS.
“Asuransi di apartemen diberikan kepada semua karyawan, pengurus dan pengawas. Sejak awal sampai hari ini, saya tidak pernah pakai asuransinya. Saya punya asuransi pribadi yang saya bayar sendiri,” tuturnya.
Baca Juga: Bak Pola Panas! Anies vs Jubir Luhut soal Tudingan Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi
Sebelumnya warga mempermasalahkan soal anggaran asuransi ini karena tidak tercantum dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Menurut Naufal hal ini juga tak berdasar karena penganggaran di luar RKAT dan diputuskan lewat rapat pengurus adalah hal yang lumrah selama sudah ada plafon anggarannya.
