Infografis
Suara.com - Pernyataan penolakan kedatangan Timnas Israel yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai sarat dengan muatan politis. Bahkan, terkesan berbeda dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang menaungi mereka.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kedua kepala daerah yang menjadi representasi PDIP tersebut malah terlihat seperti pahlawan kesiangan.
"Penolakan itu kental nuansa politik, karena ada kesan berbeda dengan sikap PDIP selama ini yang cenderung terbuka pada aspek relasi internasional," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).
Ia mengemukakan, kompetisi Piala Dunia U-20 sebenarnya tidak terkait langsung dengan sistem politik negara. Sebab, hal itu menjadi wewenang FIFA sebagai induk sepak bola dunia dan Israel menjadi bagian darinya. Sehingga, menolak Israel bertanding di gelaran FIFA merupakan sikap kurang bijak.
"Jika memungkinkan alasannya soal pengakuan negara, maka cukup dengan memberi syarat misalnya menolak pengibaran bendera negara Israel atau adanya simbol-simbol negara Israel," tuturnya.
Selain itu, kata dia, Indonesia menjalankan sistem bebas aktif dalam kebijakan internasional. Justru dengan kebijakan tersebut akan menjadi aneh, jika Israel ditolak untuk bertanding.
"Warga Indonesia sering berkunjung ke Israel, jika mengacu pada aspek penolakan politisi PDIP, harusnya mereka juga mengecam warga kita yang datang ke sana, bisa dimulai dengan mengecam Yahya Staquf. Jika tidak, maka PDIP sedang menjadikan isu ini untuk propaganda politik," tuturnya.
Ia pun menilai yang dilakukan PDIP tersebut seperti pahlawan kesiangan, apalagi pemerintah sudah meneken kesepakatan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2019.
"Tentu mereka berupaya menjadi pahlawan kesiangan, sekaligus menandai ketakutan politis," tuturnya.
Dedi juga mengemukakan, secara tren elektabilitas, PDIP saat ini sedang menurun. Kemudian isu penolakan Israel tersebut dianggap menarik bagi PDIP.
