Infografis
Suara.com - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT INKA di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (27/3/2023) kemarin berlangsung panas. Agenda rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh PT KCI menuai kontroversi.
Bahkan, salah satu anggota DPR ada yang emosi sampai menggebrak meja. Pernyataan dari salah satu anggota juga sangat kontroversi bahkan dinilai blunder. Simak penjelasan soal rapat bahas impor KRL bekas yang berlangsung panas berikut ini.
1. Ade Rosiade Emosi Gebrak Meja Tolak Impor KRL Bekas
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menolak tegas rencana PT KCI untuk impor KRL bekas dari Jepang. Dia bahkan emosi sampai menggebrak meja. Dengan nada tinggi, Andre memperingatkan kepada ketiga bos besar itu untuk jangan menyebarkan narasi bohong.
"Bapak yang pengen impor, bapak bilang INKA yang nggak siap," ujar Andre emosi sembari menggebrak meja.
Andre mengungkap bahwa dia dibanjiri protes dari netizen pengguna commuter line alias Kereta Rel Listrik (KRL) terkait penolakannya terhadap impor KRL. Buntut dari narasi keliru itu membuat pihaknya serta sejumlah jajaran pemerintah seakan-akan seperti menghalangi KCI melakukan pelayanan publik.
Selain itu, Andre mengaku pihaknya telah mewanti-wanti KCI sejak Januari 2021 untuk memesan kereta kepada PT INKA (Persero) sehingga impor tak perlu dilakukan. Namun, ternyata pemesanan itu baru dilakukan pada 9 Maret 2023 dengan dalih pabrik baru diresmikan. Padahal pabrik sudah siap sejak 2020 lalu.
Alhasil INKA baru dapat menyediakan kereta itu pada tahun 2025 karena proses produksi 18 bulan. Oleh karenanya, menurut Andre jika KCI memesan kereta INKA sejak Januari 2021, maka tahun ini kereta sudah bisa tersedia sehingga KCI tidak perlu impor.
2. Alasan Impor KRL Bekas Menurut Bos KAI
Baca Juga: Saling Menantang, Panas Dingin DPR Vs Mahfud MD Soal Isu Transaksi Rp300 T di Kemenkeu
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkap alasan impor KRL bekas oleh KCI. Dia mengatakan bahwa kemampuan KCI untuk membeli KRL baru sangat terbatas karena keuntungan KCI hanya dipatok 10 persen saja akibat adanya public service obligation (PSO). KCI setidaknya membutuhkan modal dari PT KAI sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun dan sisanya dengan utang untuk pengadaan 16 trainset kereta baru melalui PT INKA.
