Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana angkat bicara terkait diangkatnya Azas Tigor Nainggolan, sosok yang kerap mengkritik Pemprov DKI sebagai Komisaris LRT Jakarta. Ia mengaku mendukung sepenuhnya kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Menurutnya, Heru telah memilih sosok yang tepat untuk mendukung PT LRT Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi, sosok Tigor Nainggolan memang kerap mengkritik soal permasalahan transportasi di Jakarta selama ini.
"Saya cukup memahami Langkah Pj Heru, dan saya kira itu pilihan yang tepat. Saya mendukung Bang Tigor selaku pemerhati dan yang sangat kritis juga paham betul terkait permasalahan transportasi," ujar Justin kepada wartawan, Minggu (26/3/2023).
Justin juga menceritakan hubungan dekatnya dengan Tigor sebagai mitra kerja. Menurutnya Tigor bisa diandalkan pemahamannya terkait transportasi terutama soal data.
"Dan yang cukup saya andalkan dari dia adalah terkait data. Tidak ada pembahasan kita yang tidak berbasiskan data. Bahkan saya berpikir mungkin dia lebih baik menjadi komisaris di Transjakarta, karena tentu akan banyak hal bisa dibenahi," tuturnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI ini juga berharap Azas Tigor bisa membawa PT LRT berkembang lebih baik dalam melayani masyarakat terutama di bidang transportasi massal.
"Semoga Bang Tigor bisa membantu mewujudkan “ekosistem” LRT yang baik dan sehat untuk para penggunanya, pekerjanya, dan manajemennya," harap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik Zoelkifli menyebut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sengaja mengangkat Azas Tigor Nainggolan agar tidak "berisik". Pasalnya, Tigor merupakan sosok advokat yang kerap mengkritik berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, khususnya dalam bidang transportasi.
"Bisa jadi itu langkah Pj Gubernur untuk supaya nggak berisik," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Minggu (26/3/2023).
Baca Juga: Diangkat Jadi Komisaris LRT Jakarta, Tigor Nainggolan Fokus 3 Hal Ini
Sebenarnya, kata Taufik, wewenang penentuan jajaran pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang milik Kepala Daerah. Struktur direksi dan komisaris sudah pasti akan berpengaruh jika ada pergantian jabatan Gubernur.
