Infografis
Tukin sendiri diberikan oleh pemerintah agar anggota Polri tidak tergoda dalam melakukan praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta untuk bisa menjaga integritas pekerjaannya.
Presiden RI (Jokowi) melakukan remunerasi tunjangan kinerja kepada pegawai Polri melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apabila merujuk kepada Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015, Komjen yang menjabat sebagai Kabareskrim dan berada di kelas jabatan 17 sehingga setiap bulanya berhak menerima tukin dengan total sebesar Rp 29.085.000.
Artinya, total gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja seorang polisi yang menjabat sebagai Kabareskrim setidaknya berkisar pada Rp 34.164.400 sampai dengan 35.015.800.
Tidak sampai disitu, seorang jenderal polisi juga masih berhak menerima tunjangan lain. Namun besarannya memang relatif jauh lebih kecil daripada tukin.
Beberapa tunjangan lain yang diterima oleh jenderal polisi yakni tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan juga tunjangan daerah perbatasan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
