Infografis
Suara.com - Komisi III DPR RI “ngambek” pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat rapat kerja kedua lembaga tersebut Selasa (21/3/2024) pekan ini.
Alasannya DPR khawatir PPATK menyalahgunakan Laporan Hasil Analisis (LHA) soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang diberikan oleh penyidik polisi maupun jaksa.
Sebelumnya, LHA tersebut berkaitan dengan permintaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberikan kepada PPATK oleh penyidik polisi maupun jaksa dilaporin ke DPR,” ucap Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan seperti dikutip Antara.
Baca Juga: BEM UI Demonstrasi di Sosial Media Menolak Perppu Cipta Kerja: Dewan Perampok Rakyat
Pelaporan itu dibutuhkan lantaran DPR khawatir LHA disalahgunakan oleh lembaga atau kementerian tertentu terutama untuk melakukan praktik jual beli.
Meskipun laporan PPATK tersebut belum mengikat secara hukum, tetapi dokumen tersebut memiliki kemampuan untuk membuat seseorang merasa takut. Sosok yang terlibat dalam TPPU juga kemungkinan bisa membayar penyidik.
“LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum, sekarang semua laporan, Pak. Semua ujungnya plus TPPU. Mau hilangin TPPU-nya? Bayar,” imbuh Arteria Dahlan.
Permintaan yang sama juga dilontarkan Anggota DPR Komisi III lain, Hinca Panjaitan. Hinca meminta laporan tersebut karena DPR memiliki fungsi pengawasan.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan salah satu tugas PPATK adalah menyampaikan LHA kepada penyidik tindak pidana asal terkait transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi TPPU. Fungsi tersebut sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2010.
Sejauh ini PPATK telah menyampaikan sekitar 200 LHA kepada Kementerian Keuangan dengan total nilai Rp349,87 triliun. LHA tersebut merupakan laporan sejak 2009 - 2023. Tugas-Tugas dan fungsi PPATK selain menyampaikan LHA adalah sebagai berikut.
1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain
Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:
1. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
