Infografis
Suara.com - Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengkritisi kepetusan DPR yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).
“Langkah DPR gegabah,” kata Wirya dalam keterangan yang diterima pada Kamis (23/3/2023).
Dia menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja ini memang sudah bermasalah sejak awal karena pihaknya tidak melihat adanya unsur kedaruratan seperti yang diklaim pemerintah.
“Dengan penerbitan dan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, pemerintah dan DPR dapat dianggap tidak menghargai dan mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi pada November 2021,” tutur Wirya.
Baca Juga: Sah Jadi Inisiatif DPR, Legislator Harap RUU PPRT Beri Perlindungan Menyeluruh
Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pada putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan pada UU Cipta Kerja.
Wirya menyebut DPR seharusnya berhati-hati dalam mengambil langkah soal aturan tentang Cipta Kerja ini karena dampaknya terhadap berbagai kehidupan masyarakat dan penolakan secara luas yang dilakukan berbagai kalangan.
“Dalam situasi ini, DPR harusnya lebih berhati-hati dalam menyikapi Perppu Cipta Kerja dan tidak gegabah maupun terburu-buru dalam melakukan pengesahan,” ujar Wirya.
“DPR sebagai wakil rakyat seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat, bukan terang-terangan mengabaikannya,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia menilai absennya pertimbangan terhadap aspirasi publik jelas merenggut hak partisipasi sesuai Pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 tahun 2005.
Baca Juga: Benarkah Jokowi Terima Laporan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu?
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengesahan itu dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Selasa (21/3/2023).
