Infografis
"Fraksi Partai Demokrat meyakini bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja haruslah di proses secara matang, tidak tergesa-gesa, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik kaum buruh yang jumlahnya lebih dari 147 juta jiwa, para pengusaha nasional, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil lainnya," jelas Hinca.
"Oleh karenanya, dalam rapat paripurna tahun 2020, fraksi Partai Demokrat melakukan kewajiban komstitusionalnya dengan menolak pembahasan itu dengan cara walk out dari ruang persidangan paripurna untuk menolak pembahasan," lanjut dia.
"UU Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air," tambah Hinca.
"Akhirnya, sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji materiil atas UU Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat," ujar Hinca.
Selanjutnya, Hinca menilai pembahasan UU Cipta Kerja kurang transparan sehingga pihaknya mengkritisi UU Cipta Kerja.
“Oleh karena itu UU Cipta Kerja adalah perbaikan tidak hanya dari proses formil tetapi dari sisi substansinya. Pimpinan anggota…..” ucap Hinca saat terpotong karena mikrofon mati.
Meski demikian, Hinca tetap menyampaikan pandangannya tanpa mikrofon.
Hinca juga meninggikan suaranya agar terus terdengar oleh anggota lainnya. Anggota dewan lainnya pun bertepuk tangan. Kemudian Hinca menyerahkan pandangan fraksi Demokrat kepada Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Airlangga Hartanto.
Itulah momen ketika Puan Maharani lagi-lagi mematikan mikrofon saat ada pihak yang menyampaikan pendapat. Sebelumnya Puan juga mematikan mikrofon saat mengesahkan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
