Infografis
Selain itu, KPK juga telah mengklarifikasi LHKPN milik pejabat lain, yakni Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Sikap Proaktif KPK Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa klarifikasi ini merupakan sikap proaktif KPK untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tidak menunggu informasi viral di media sosial.
KPK melakukan hal tersebut selaras dengan kewenangannya yang bersifat administratif. Hasil klarifikasi tersebut nantinya akan diteruskan ke Inspektorat wajib lapor dan akan ditindaklanjuti.
"Di sini peran penting Inspektorat kementerian/lembaga/pemerintah daerah termasuk atasan langsung yang kemudian mendapatkan informasi dari hasil klarifikasi dari KPK menjadi penting untuk proses administratif kepegawaiannya," jelas Ali.
Diketahui, LHKPN bukan hanya sebagai pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara saja, tetapi juga dapat merupakan keluarga inti seperti anak, istri atau suami yang menjadi tanggungan. Cara ini untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dan memudahkan KPK melakukan pengecekan berkala.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
