Cek Fakta
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI kembali melakukan walk out dari rapat paripurna DPR RI pada Selasa (21/4/2023) kemarin saat menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut sejak awal PKS sendiri sudah menolak Perppu Cipta Kerja menjadi UU yang pelaksanaannya bisa memberikan dampak pada pengabaian kepentingan nasional.
Netty menyebut dari sisi penyusunan Perppu ini sudah bermasalah. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas dalam putusannya menyebutkan Undang-Undang Ciptra Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan meminta agar diperbaiki.
Tidak hanya itu, Netty menyebut jangan sampai penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022 ini hanya untuk kepentingan beberapa pihak.
Baca Juga: PKS Wilayah Sulawesi Usulkan Andi Amran Sulaiman Dampingi Anies Baswedan
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menolak pengesahan Perppu Ciptaker tersebut karena prosesnya yang sudah jelas cacat formil.
Oleh karenanya, Netty menyebut aksi walk out dari rapat paripurna ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik FPKS terhadap rakyat, bukan hanya karena mencari popularitas.
Diketahui, PKS sendiri tidak hanya kali ini saja melakukan aksi walk out saat rapat paripurna. Dibeberapa momen sebelumnya, fraksi PKS kerap kali walk out saat rapat paripurna. Apa saja? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Tolak Kenaikan Harga BBM
Fraksi PKS walk out atau meninggalkan ruangan pada saat sidang rapat Paripurna DPR RI tahun lalu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ketemu Tiktokers Kang Awok, Tak Disangka Sama-Sama Duda: Nasibku Sama Gaes
Hal tersebut berawa pada saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada setiap fraksi terkait dengan pengesahan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021.
Pada saat semua fraksi memberikan persetujuan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto memberikan sebuah interupsi. Kemudian, ia menyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait kenaikan harga BBM.
Setelah pernyataan tersebut disampaikan, para anggota DPR dari Fraksi PKS pun secara kompak mengangkat kertas berisikan protes atas kenaikan BBM dan kemudian meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
Pengesahan RKUHP
Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis merasa bahwa haknya sebagai wakil rakyat dibajak oleh pimpinan DPR pada saat rapat paripurna terkait dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sehingga, ia pun menyatakan bahwa pihaknya walk out dari ruangan paripurna.
Iskan keluar dari ruangan sidang atau walk out pada saat rapat paripurna DPR yang mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang di Jakarta pada tahun 2022.
Ia melakukan walk out setelah terlibat debat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna untuk pengesahan RKUHP.
Pengesahan Perppu Cipta Kerja
Terbaru, fraksi PKS DPR RI melakukan walk out dari rapat paripurna DPR RI pada Selasa (21/3/2023) kemarin karena menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 terkait dengan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sejak awal, fraksi PKS menyebut bahwa pihaknya memang menolak Perppu Cipta Kerja yang pelaksanaannya bisa berdampak pada pengabaian kepentingan nasional.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
